Jakarta (ANTARA) - Dalam rangka mengisi waktu liburan sekolah, saya mengajak anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SD berkunjung ke museum. Niatnya sederhana, mengurangi screen time yang kian tak terhindarkan, sekaligus mengajak anak mengenal dunia di luar layar gawai.
Bagi kami, yang hidup sebagai keluarga kelas menengah ke bawah, museum, galeri, perpustakaan, dan ruang-ruang publik adalah pilihan pelesir yang paling masuk akal; mudah diakses dan relatif murah.
Dari Depok kami naik KRL dengan ongkos Rp4.000 per orang. Dari stasiun, kami berjalan kaki menuju Museum Nasional, sambil menikmati pemandangan ibu kota, berbincang ringan. Tiket masuk Museum Nasional, kala itu Rp25.000 per orang. Anak bisa menghabiskan waktu berlama-lama melihat koleksi, membaca keterangan singkat, dan bertanya tentang hal-hal yang tak ia temui di buku pelajaran. Setelahnya, kami berjalan lagi ke pusat kota untuk makan, lalu pulang ke Depok dari stasiun terdekat. Dengan sedikit perencanaan, seluruh perjalanan itu tidak membuat anggaran “boncos”, bahkan dengan opsi naik taksi daring ke stasiun, total pengeluaran maksimal sekitar Rp300.000.
Model liburan semacam ini bukan hanya soal hemat, tapi juga mencerminkan bagaimana ruang publik, utamanya museum, menjadi penopang penting bagi keluarga yang ingin memberi pengalaman belajar di luar sekolah, tapi mudah dan murah. Museum memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal sejarah, budaya, dan identitas bangsanya secara langsung, bukan hanya lewat teks atau video.
Kabar bahwa harga tiket masuk Museum Nasional naik per 1 Januari lalu menimbulkan keresahan tersendiri: ke mana lagi keluarga bisa mencari tujuan pelesir yang mudah dijangkau, murah, sekaligus bermakna? Museum yang seharusnya menjadi ruang belajar publik mulai terasa eksklusif, yang terancam bukan hanya jumlah pengunjung, melainkan fungsi sosialnya.
Tiket pelajar PAUD hingga SMA dan mahasiswa yang sebelumnya gratis, kini dipatok Rp30.000. Tiket pengunjung dewasa naik dari Rp25.000 menjadi Rp50.000, sementara wisatawan asing dari Rp50.000 menjadi Rp150.000.
Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estiyanti Nurjadin menjelaskan bahwa Museum Nasional mengandalkan pendanaan dari pemerintah, filantropi, serta penjualan tiket pengunjung yang digunakan untuk pemeliharaan koleksi dan peningkatan layanan publik. Kenaikan tarif dianggap sebagai strategi keberlanjutan museum itu sendiri.
Bukankah sebagai institusi milik negara, badan layanan umum (BLU) museum dan cagar budaya (MCB) semestinya mengedepankan pelayanan publik, bukan sekadar pendekatan komersial?
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
