Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut dirinya berkewajiban menegakkan hukum merupakan harapan besar bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan keadilan hukum tanpa pandang bulu.
"Hal ini tentu perlu kita sambut gembira karena ini berarti Prabowo akan membuat seluruh rakyat, tanpa membedakan pangkat dan statusnya, diperlakukan sama di depan hukum atau equal before the law," kata Buya Anwar di Jakarta, Jumat.
Ia menilai komitmen Presiden tersebut dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya sistem hukum yang adil dan beradab, yang tidak lagi bersifat diskriminatif.
"Hukum tidak boleh lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum juga tidak boleh tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan," ujarnya.
Meskipun demikian, Anwar Abbas mengingatkan bahwa implementasi dari komitmen itu perlu dikawal bersama agar tidak berhenti sebatas pernyataan.
Baca juga: Prabowo ingatkan tak boleh ada pihak merasa lebih kuat dari hukum
Untuk itu, ia berharap Presiden Prabowo beserta jajaran dan para pendukungnya lebih meningkatkan kepekaan terhadap suara rakyat agar komitmen yang telah disampaikan benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Siapapun di negeri ini, apapun dan di manapun posisinya, harus mendukung sikap Presiden tersebut. Kalau tidak, maka apa yang disampaikan hanya akan berhenti pada kata dan tidak mewujud dalam realita," ujarnya.
Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya.
"Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, maka negeri ini tentu akan terseret ke dalam krisis. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa lebih kuat dari hukum atau menganggap diri mereka tidak dapat diatur maupun diperiksa.
"Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa," kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Mensesneg: Penegakan hukum di kasus tambang ilegal tidak pandang bulu
Prabowo menegaskan sebagai kepala pemerintahan eksekutif, dirinya berkewajiban untuk menegakkan hukum demi menyelamatkan bangsa.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
