Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meyakini pemberian abolisi oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong, dan pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto, dilakukan dalam rangka merawat persatuan dan ketentraman antarelemen bangsa.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang mempertimbangkan segala aspek, termasuk di dalamnya merawat persatuan dan ketentraman antarelemen bangsa," kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia pun menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto tersebut.
Menurut dia, keputusan memberikan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UUD 1945, di mana pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
"Keputusan ini dilakukan sesuai prerogatif yang dimiliki presiden yang diatur dalam UUD 1945. Sudah jelas merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," katanya.
Terkait hal tersebut, dia pun memandang Presiden Prabowo telah menempuh rangkaian prosedur pemberian abolisi dan amnesti dengan meminta pertimbangan serta persetujuan dari DPR RI.
"Untuk memberikan keputusan ini Presiden Prabowo menjunjung tinggi kedaulatan hukum dengan tetap berkonsultasi dengan DPR dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI," kata dia.
Sebelumnya, Kamis (31/7), DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.
DPR RI juga memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
