Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.
“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers kementerian di Jakarta, Kamis.
Ia mengakui bahwa sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program masih perlu dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan seluruh aspek yang relevan.
Maman juga menyoroti tudingan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, yang menurutnya merupakan kekeliruan yang perlu diluruskan.
“Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” ucap Maman.
Maman juga mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang telah mendapatkan titik SPPG, tetapi belum mampu membangun karena keterbatasan finansial. Ia menilai situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi BGN.
“Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa dampak ekonomi dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi. Ia menyebut satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki 3–5 pekerja.
“Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” kata dia.
BGN telah menonaktifkan sementara 56 SPPG menindaklanjuti terjadinya kasus keracunan MBG yang berulang.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan, antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).
Baca juga: BGN: 198 SPPG telah miliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS
Baca juga: Menteri UMKM tegaskan pemerintah tidak pungut pajak dari usaha kecil
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
