Wonosobo (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyampaikan negara akan melindungi pekerja migran di daerah konflik.
"Pekerja di Iran sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, kalau di Qatar kita punya pekerja sekitar 2000-an orang yang yang terdaftar di kementerian, itu sedang kita mitigasi dengan melakukan pendataan terus," katanya di Wonosobo, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut usai "Launching Desa Migran Emas dan Sosialiasi Peluang Kerja Luar Negeri" di Kabupaten Wonosobo.
Selain memberikan informasi yang bisa dilakukan kalau ada apa-apa, yang selanjutnya coba mendorong mereka untuk berpindah ke tempat yang aman.
Baca juga: Menteri P2MI ajak kepala daerah latih calon pekerja migran
Baca juga: BP2MI pastikan tidak ada pekerja migran asal Jambi di Iran
"Jadi Dirjen Perlindungan sudah saya minta untuk berkoordinasi dengan Kemenlu atau duta besar yang ada di Qatar, tadi pagi mereka sudah melaporkan langkah-langkah mitigasi yang disiapkan," katanya.
Ia menyampaikan, intinya pihaknya akan memastikan bahwa seluruh pekerja migran yang ada di daerah berdampak dari konflik seperti Qatar akan dilindungi.
"Akan kita jaga dan kita hadir sebagai negara untuk melindungi mereka," katanya.
Disinggung tentang upaya pemulangan mereka, dia menjawab nanti melihat situasinya karena kalau sekarang pulang juga tidak bisa.
"Jadi kita bawa mereka ke tempat-tempat yang aman yang kira-kira tidak akan terkena serangan," katanya.
Disinggung tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke daerah konflik untuk sementara apakah dihentikan.
"Kalau sekarang pasti kita off dulu sampai nanti keadaan menjadi lebih aman karena prinsip kita satu nyawa jauh lebih penting dari semuanya," katanya.*
Baca juga: Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar
Baca juga: Menteri Karding ajak IKA Undip Kalbar bantu dampingi pekerja migran
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
