Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengemukakan Polri mempunyai peran krusial dalam menyukseskan reformasi birokrasi tematik di bidang pengentasan kemiskinan, investasi, dan hilirisasi energi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Rini mengatakan untuk setiap program reformasi birokrasi tematik yang dijalankan, seringkali ada potensi gangguan atau kejahatan yang bisa menghambat.
Sebagai contoh, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, ada ancaman dari mafia pupuk, penipuan, atau pencurian yang merugikan petani.
"Polri diharapkan menjadi benteng terdepan, menjamin keamanan dan menindak tegas praktik-praktik ilegal ini, sehingga implementasi program-program tematik dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti," kata Rini.
Baca juga: Menteri PANRB: Indeks kepuasan layanan lalu lintas Polri melonjak
Rini mengungkapkan peran Polri dalam kesuksesan reformasi birokrasi tematik juga mencakup fungsi pendidikan dan penyuluhan, fungsi pengawasan distribusi dan logistik pangan, serta fungsi stabilitas keamanan.
Namun, dia juga menekankan peran sentral Polri ini harus dibarengi dengan upaya transformasi berkelanjutan.
Ke depannya, transformasi Polri diarahkan sejalan dengan empat elemen strategis utama, yaitu grand design kelembagaan, grand design pelayanan publik, grand design sumber daya manusia aparatur, serta grand design transformasi digital. Keempat, grand design tersebut yang saling terintegrasi dalam grand design transformasi Polri.
Transformasi Polri dari pendekatan Presisi menuju reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi secara menyeluruh.
Pendekatan Presisi telah memberikan fondasi penting dalam hal respons cepat terhadap permasalahan, intervensi yang tepat sasaran, serta hasil kerja yang dapat diukur.
Baca juga: Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri
Seiring dengan perkembangan tantangan dan harapan masyarakat, diperlukan lompatan yang lebih sistemik dan berdampak luas, reformasi birokrasi hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan pada nilai-nilai dasar birokrasi modern, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.
"Ketiganya menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi Polri yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga responsif, adaptif, dan dipercaya publik," ujar Rini.
Pada kesempatan itu, Rini juga menyampaikan apresiasi atas segala capaian yang berhasil ditorehkan Polri. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Polri tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil menyabet kategori BB (Sangat Baik).
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan lalu lintas naik sebesar 12 persen dari 84,83 di tahun 2023 menjadi 94,92 di tahun 2024.
Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami berharap ke depan Polri menjadi bagian dari birokrasi yang bertransformasi, berani berinovasi, mengadopsi teknologi, bekerja lintas sektor serta menjaga integritas karena integritas adalah fondasi dan kepercayaan publik. Polri tidak hanya siap menjalankan perintah tapi juga berpikir strategis dan memberikan masukan terhadap suatu kebijakan," tuturnya.
Baca juga: PANRB ajak Polri perkuat kepercayaan publik lewat pendekatan humanis
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
