Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelayanan publik menjadi perhatian kementeriannya.
"Saya highlight (garis bawahi, red.) dua hal yang menjadi concern (perhatian, red.) dari Presiden, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan masalah reformasi pelayanan publik, dan yang kedua adalah mengenai pelayanan yang berbasis teknologi, dan ini tentunya menjadi concern kami semuanya,” kata Rini Widyantini dalam acara Peresmian 42 Mal Pelayanan Publik (MPP) se-Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.
Sesuai dengan arahan Presiden, kata dia, Pemerintah akan lebih mendekatkan diri dan mengetahui kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Menteri PANRB mengatakan bahwa reformasi birokrasi tetap dilaksanakan oleh Pemerintah karena dinilai sebagai mesin yang dapat menentukan tercapainya target-target pembangunan.
"Makin baik birokrasi, juga makin cepat layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sekaligus selesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa MPP dapat menjadi gerbang bagi tata kelola pelayanan publik yang makin membaik dan sesuai dengan arahan Presiden.
"Kita lihat ada percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta biaya dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kami berharap dengan adanya mal pelayanan publik, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya," kata Menteri PANRB.
Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah menyiapkan empat cara dalam memberikan layanan publik, yakni pelayanan secara langsung kepada masyarakat, jemput bola untuk tempat yang sulit dijangkau, daring, dan MPP digital.
Baca juga: Kementerian PANRB targetkan seluruh kabupaten/kota punya MPP pada 2025
Baca juga: Pemerintah berkomitmen terus berinovasi tingkatkan kinerja ASN
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
