Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perlu solusi yang lebih realistis terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat kondisi fiskal yang saat ini belum kondusif.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko tidak berlanjutnya proyek tersebut jika dipaksakan dalam situasi keuangan negara yang terbatas.
"Daripada dikebut dengan potensi mangkrak yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi kasus hukum yang besar, lebih baik diputuskan untuk ditunda," kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan fokus pada perawatan serta penyempurnaan perencanaan IKN.
Dengan demikian, saat kondisi fiskal negara sudah lebih memungkinkan, pembangunan dapat kembali dikebut tanpa menghadapi kendala finansial yang signifikan.
"OIKN tetap hidup, dengan tugas merawat dan menyempurnakan perencanaan IKN. Saat kondisi fiskal memungkinkan, pembangunan IKN baru dikebut. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menkeu (Sri Mulyani) sudah tepat. Lebih baik anggaran dialokasikan untuk hal-hal yang lebih urgen," tambahnya.
Sementara itu, OIKN membantah kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan IKN terhenti dan pekerja proyek akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing akibat adanya efisiensi anggaran.
Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan bahwa proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," ujar Troy.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran tahap ini melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun hingga Februari 2025.
Selain itu, Troy membantah adanya informasi terkait pemulangan pekerja proyek.
"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," tegasnya.
Baca juga: Otorita bantah kabar pembangunan IKN yang terhenti
Baca juga: Kementerian PU pastikan pemblokiran dana IKN bukan karena efisiensi
Baca juga: Istana jelaskan blokir anggaran tak halangi komitmen bangun IKN
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
