Menteri LH minta DKI dan Jabar siapkan lahan PSEL

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk segera menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan unit pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Hanif menyampaikan, dalam upaya mendorong langkah itu kementeriannya sudah bersurat kepada masing-masing pemerintah daerah terkait.

"Untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat memang tidak punya lahan. Jadi kami akan mendorong DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera menyiapkan lahannya," jelasnya, di Tangerang, Selasa.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan verifikasi ulang usulan pendirian PSEL di Jakarta dan Bandung Raya.

"Setelah disepakati dalam rakortas, kita akan turunkan tim untuk dilakukan verifikasi ulang," tuturnya.

Menurut dia, penggunaan teknologi waste to energy ini sangat dapat diandalkan untuk mengatasi persoalan sampah di DKI Jakarta dan Bandung Raya.

Mengingat, lanjut dia, volume sampah yang dihasilkan dari kedua daerah tersebut mencapai ribuan ton per hari, sehingga harus segera dikeluarkan solusi dalam penanganannya.

"DKI Jakarta itu memiliki sampah 8.000 ton per hari. Itu tidak mungkin tanpa waste of energy. Bandung Raya-nya saja itu berkontribusi 5.000 ton per hari," kata dia.

Baca juga: KLH targetkan seluruh Pemprov selesaikan penyusunan data P3LH

Sebelumnya, KLH mengungkapkan rencana proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah DKI Jakarta dan Bandung Raya masih terkendala persoalan keterbatasan lahan serta akses air untuk pengelolaan.

Sejauh ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan untuk mendukung pengurangan sampah dengan memanfaatkannya menjadi energi terbarukan, salah satunya dengan PSEL.

Nemun, katanya, karena masalah ketersediaan lahan dan pasokan air untuk pengelolaan, dua wilayah tersebut hingga kini belum direkomendasikan sebagai lokasi program PSEL.

Bukan hanya persoalan ketersediaan lahan, minimnya akses air juga menjadi kendala yang dihadapi untuk mengusulkan dua daerah itu dalam program penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.