Badung (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali, sebagai pelabuhan perikanan ramah lingkungan.
“Jadi pelabuhan perikanan yang akan kita bangun di Pengambengan ini pelabuhan perikanan eco fishing port yang mengedepankan bukan hanya higienis tapi hijau yang tidak jorok,” kata Sakti Wahyu di Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Di sela forum Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) itu, Menteri KP menyampaikan salah satu ciri PPN Pengambengan ramah lingkungan adalah dari pengaturan limbah yang dipastikan tidak akan mengalir ke laut Jembrana.
“Industri akan mengikuti aturan, ini kita bangun dan setelah ini akan diskusi dengan Gubernur Bali minta dukungan yang kuat ke pak gububernur, kalau di wilayah sini wilayah pariwisata ya kita geser (pelabuhan ikan dari Pelabuhan Benoa) ke sana (PPN Pengambengan),” ujar Menteri KP.
Kementerian berharap pengembangan pelabuhan perikanan bertaraf internasional ini segera berjalan sehingga secepatnya PPN Pengambengan menjadi percontohan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia.
“Sebetulnya harapan kami dibangunnya pelabuhan perikanan yang hijau ini bernuansa lingkungan bagus ini harapannya sekaligus menjadi daerah wisata, kuliner seafood yang tidak berbau, bersih, dan seterusnya, itu yg akan kita wujudkan di Pengambengan,” kata Menteri Sakti Wahyu.
Sebelumnya pengembangan PPN Pengambengan yang masuk daftar PSN ini rencananya akan dimulai akhir tahun 2025 ini, dimana ia akan menjadi pelabuhan perikanan terintegrasi lengkap dengan pasar ikan internasional.
Pemerintah membagi infrastruktur ini menjadi tiga area yaitu kawasan perkantoran 5,2 ha, area kapal kecil dan bisnis 6 ha, dan kawasan industri 24,8 ha.
Dalam forum Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) sendiri selain menyinggung rencana pengembangan pelabuhan ramah lingkungan di Bali, Menteri KP menyuarakan peningkatan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan.
Pemerintah Indonesia mendorong naiknya kuota kita dari sekitar 1.300 ton atau 5 persen di antara delapan negara lainnya menjadi setidaknya 15 persen melalui forum.
Baca juga: KKP kembangkan PPN Pengambengan secara modern berbasis budaya Bali
Baca juga: Menteri KP ajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan
Baca juga: KKP ajukan tambahan anggaran untuk empat program prioritas 2026
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
