Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan kesesuaian tata ruang dalam rangka mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,” ujar Nusron di Jakarta, Rabu.
Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear.
Dengan begitu, menurut Nusron ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” katanya.
Dirinya menegaskan komitmennya dalam mendukung proses pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak. Untuk Sekolah Rakyat sendiri, rencananya akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan memberlakukan seleksi masuk bagi calon murid Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut Mensos menjelaskan, calon murid yang berada di dalam Desil 1 dan berkeinginan untuk mengenyam pendidikan formal tersebut akan melewati tahapan verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan BPS.
Setelah secara administrasi memenuhi syarat, lanjut dia, para calon murid kemudian mengikuti tahapan cek kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka siap untuk langsung mengikuti masa orientasi dan matrikulasi yang telah disiapkan oleh Sekolah Rakyat.
Baca juga: Menteri ATR siap tata ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah
Baca juga: Presiden perintahkan Menteri ATR teliti lacak konsesi aset-aset negara
Baca juga: Komisi II DPR rapat dengan ATR/BPN tekankan penegakan hukum pertanahan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
