Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu.
“Kantor kita ini (berorientasi pada) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.
Nusron juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.
“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” katanya.
Baca juga: Kementerian ATR lakukan penataan kembali pengelolaan Reforma Agraria
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” ujar Nusron.
Sebelumnya Nusron Wahid juga meminta pelayanan pertanahan adaptif, cepat, dan bersih.
Dia meminta jajaran pertanahan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat.
Nusron menekankan, perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, dan standar pelayanan publik yang semakin tinggi membuat Kementerian ATR/BPN tidak boleh bekerja dengan pola lama. Pelayanan pertanahan harus menjadi pelayanan institusi (service institution) yang responsif, sederhana, bersih, dan modern.
Dengan beban layanan yang terus naik setiap tahun, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menjaga ritme transformasi agar seluruh proses pelayanan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan publik yang semakin dinamis.
Baca juga: Kementerian ATR imbau masyarakat pemegang girik untuk tidak khawatir
Baca juga: Wamen ATR ingin Kantah jadi tempat yang nyaman bagi masyarakat
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
