Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan urgensi pemadanan data subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meminimalisir potensi kebocoran.
"Isu integrasi dan integritas data itu sangat penting dalam penyaluran subsidi dan kompensasi, kalau tidak, akan banyak kebocoran-kebocoran yang sangat sulit untuk diperiksa dan dimonitor," ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam gelaran entry meeting pemeriksaan subsidi, kompensasi, dan harga pokok penjualan (HPP) cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator, yang dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Pemeriksaan tersebut berfokus pada ketepatan sasaran penerima subsidi dan kompensasi, pemadanan dengan DTSEN, kecukupan penganggaran subsidi dan kompensasi, dampak keterlambatan pembayaran terhadap beban finansial BUMN operator, serta efisiensi harga pokok produksi (HPP) dan biaya pokok produksi (BPP).
Adapun tujuan pemeriksaan ini untuk menilai kewajaran penyajian utang dan piutang yang timbul dari pengelolaan subsidi dan kompensasi yang diperhitungkan oleh BUMN operator, serta menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyaluran subsidi dan kompensasi.
Pihaknya turut menekankan tiga area penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu peningkatan pengawasan oleh Dewan Komisaris BUMN kepada direksi dan satuan pengawas internal, perbaikan sistem dan mekanisme penyaluran, perhitungan, serta formulasi subsidi dan kompensasi, serta peningkatan kualitas data penerima subsidi dan kompensasi yang terintegrasi, valid, dan mutakhir.
Hasil pemeriksaan atas subsidi, kompensasi, dan HPP tersebut akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
"BPK berharap koordinasi dan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola subsidi dan kompensasi pemerintah," ucap Slamet.
BUMN operator yang menjadi objek pemeriksaan ini antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), serta BUMN di bidang pupuk dan perbankan Himbara.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
