Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat untuk menghadapi ketidakpastian eksternal yang dipicu oleh dinamika geopolitik di Timur Tengah (Timteng).
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau secara saksama perkembangan situasi global tersebut.
“Indikator makro kita tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Pemerintah berharap segera ada solusi terbaik untuk semua konflik global,” ujar Haryo dihubungi di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan efektivitas berbagai stimulus yang telah berjalan sejak kuartal I-2026.
Program-program tersebut diproyeksikan menjadi bantalan daya beli masyarakat terhadap dampak transmisi konflik global.
“Stimulus yang sudah berjalan kami yakini mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga tekanan dari luar dapat diminimalkan. Pemerintah akan terus memastikan agar kebijakan ini efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Saat dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.
Menurut dia, sebagai negara net importer minyak, lonjakan harga minyak dunia berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi Rp318,9 triliun.
Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran vs AS—Israel dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.
Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi Rp218,1 triliun. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp240,98 triliun, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga Rp278,59 triliun.
“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun,” kata Rizal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026.
Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.
Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai Rp911,16 miliar, terdiri atas APBN Rp639,86 miliar dan non-APBN Rp271,5 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan yakni Februari—Maret kepada 35,04 juta keluarga.
Baca juga: Purbaya: Fiskal RI tetap terkendali di tengah konflik AS-Iran
Baca juga: Komisi XI minta pemerintah siapkan skenario fiskal dampak konflik Iran
Baca juga: Indonesia alami inflasi 4,76 persen secara tahunan di Februari 2026
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
