Surabaya (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid membahas kebijakan tata ruang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu.
Nusron mengatakan dalam pertemuan tersebut, dirinya diminta untuk memaparkan sejumlah kebijakan terkait tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur.
"Saya diminta Ibu Gubernur memaparkan beberapa hal terkait kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. Mumpung masalahnya belum terlalu kompleks, terutama soal tata ruang. Kalau sudah complicated seperti di Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur, maka akan lebih sulit ditangani," ujar Nusron.
Ia mencontohkan kejadian banjir yang terjadi di Jakarta dan Bekasi saat ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan tata ruang di dua daerah tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata ruang dan ekosistem di Bogor, Puncak, serta Cianjur.
"Perubahan tata ruang ini disebabkan oleh konversi hutan maupun kebun menjadi permukiman dan industri, sehingga daya resapan air berkurang," katanya.
Nusron menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang memperhitungkan keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
"Selama ini sering terjadi ego sektoral dan regional dalam kebijakan tata ruang. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Jawa Timur, terutama karena provinsi ini merupakan salah satu kutub pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu bersinergi dalam menjaga ekosistem tata ruang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Baca juga: Menteri ATR/BPN saksikan MoU sertifikat tanah di Jatim
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 16 sertifikat tanah peribadatan di Jatim
Baca juga: Satgas Anti-Mafia Tanah ungkap dua kasus di Jawa Timur
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
