Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial dari kementeriannya kini semakin tepat sasaran setelah seluruh program mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemanfaatan DTSEN untuk akurasi penyaluran bansos sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
“Presiden dari awal mengarahkan konsolidasi data melalui Inpres Nomor 4. Setiap program bansos, termasuk Sekolah Rakyat, harus berbasis DTSEN yang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik, semakin tepat sasaran,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Jumat.
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan otoritas terkait lainnya hampir setiap pekan melakukan evaluasi data para penerima manfaat bantuan sosial.
Meskipun Saifullah mengakui sedikit menghadapi tantangan perihal pendataan karena para penerima manfaat program bantuan PKH sifatnya sangat dinamis setiap hari ada orang meninggal, menikah, hingga melahirkan bahkan juga ada yang naik kelas menjadi mandiri.
Sepanjang semester I 2025, Kementerian Sosial mencoret 228 ribu dari total 600 ribu data penerima bansos setelah berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca juga: Mensos: Dua juta penerima bansos dicoret berdasarkan DTSEN
Data yang dihapus itu di antaranya melibatkan penerima manfaat dengan rekening diduga terlibat transaksi judi online, atau berprofesi yang tidak sesuai kategori penerima, seperti pegawai BUMN, dokter, dan eksekutif atau manajer perusahaan.
Sementara lebih dari 375 ribu data penerima manfaat sedang diteliti lebih lanjut, termasuk pemeriksaan profil rekening, identitas pekerjaan hingga aktivitas mencurigakan oleh Kementerian Sosial bersama PPATK.
"Kementerian Sosial ke depan kerja-kerjanya lebih berdampak terutama dalam langkah meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang dititikberatkan adalah pemberdayaan sosial, masyarakat harus berdaya, mandiri/digraduasi tidak selamanya mengandalkan bansos," kata Saifullah didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Sebelumnya dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo mengaku heran dan prihatin masih ada orang kaya menerima bantuan sosial seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk segera menghentikan praktik ini dan memberikan pengawasan dan cepat memperbaharui data penerima bantuan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Kemensos perkuat pemutakhiran data atasi bansos tak tepat sasaran
"Kalau ada yang mampu tetapi masih menerima bantuan, itu tidak adil dan merugikan rakyat miskin yang lebih berhak. Kita tidak akan segan menindak tegas pelanggaran seperti ini," kata Presiden Prabowo.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
