Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak 452 pilar sosial dari Nganjuk dan Jombang, Jawa Timur untuk kerja terarah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto
“Kami ajak untuk mengambil peran yang signifikan dalam rangka menjalankan tugas masing-masing sesuai arahan Presiden. Jadi tidak maunya sendiri-sendiri, maunya Presiden terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pencapaian target pengentasan kemiskinan memerlukan kerja keras dan keterpaduan antarkementerian, pemerintah daerah, dan pendamping sosial dengan salah satu strategi utama yang ditekankan, berupa graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia mengatakan target setiap pendamping PKH mampu melakukan graduasi 10 KPM setiap tahun sehingga mereka tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mandiri secara ekonomi.
“Minimal itu (10) dan yang direncanakan (pemberdayaan) bukan yang meninggal. Siap ya,” katanya.
Baca juga: Mensos-sejumlah kampus teken MoU percepat pengentasan kemiskinan Jabar
Ia juga meminta para pendamping PKH untuk memahami profil KPM secara mendalam agar bisa memberikan intervensi yang tepat.
Ia menegaskan KPM tidak boleh menerima bansos lebih dari lima tahun tanpa evaluasi.
“Harus dievaluasi kalau lebih dari lima tahun, harusnya sudah pindah ke program pemberdayaan. Bantuannya modal usaha, pelatihan, bantuannya pemberdayaan,” kata dia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data yang terintegrasi guna pemberantasan kemiskinan.
Ia menjelaskan DTSEN akan membantu mengidentifikasi 10 persen terbawah penduduk miskin sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan para pendamping merupakan garda terdepan dalam pemberantasan kemiskinan.
“Ibu-ibu, bapak-bapak inilah yang menjadi ujung tombak yang akan menggraduasi. Orang miskin ini menjadi orang yang berdaya dan mandiri,” katanya.
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp420 miliar di Kabupaten Jombang untuk 116 ribu KPM.
Bantuan PKH Rp141 miliar dan bantuan sembako Rp258 miliar menjadi salah satu bansos dengan nilai tertinggi, maka peran 155 pendamping PKH di Jombang menjadi kunci dalam optimalisasi program pemberdayaan hingga graduasi.
Arahan Mensos Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo Priyono itu disanggupi oleh Siti Aminah (34), pendamping PKH asal Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.
"Semoga dengan adanya DTSEN semakin baik dan tepat sasaran. Saya juga siap untuk graduasi (10 KPM tiap tahun), insyaallah sanggup," katanya.
Baca juga: Mensos dorong wong cilik naik kelas saat Safari Ramadhan di Nganjuk
Baca juga: Mensos: KPM harus jadi keluarga mandiri
Baca juga: Seskab Teddy dan Mensos Saifullah tinjau kesiapan Sekolah Rakyat di Bekasi
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
