Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya langkah konkret dalam memajukan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara.
"Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata," kata Sugiono pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Indonesia menegaskan bahwa pemajuan HAM tidak cukup hanya berhenti pada komitmen politik.
Selain itu, Indonesia juga mendorong AICHR agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang mendesak sekaligus memastikan program-program yang dijalankan memberi dampak langsung bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan penting, terutama dalam menghadapi tantangan bersama seperti perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan.
Selain di dalam kawasan, katanya, Indonesia menilai AICHR perlu lebih aktif menjalin dialog dengan mitra eksternal serta menyuarakan posisi yang tegas terhadap standar ganda dalam isu HAM.
"AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina," ujar Menlu Sugiono.
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue serta peluncuran ASEAN Guidelines on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons, sebagai capaian konkret dalam memperkuat nilai keadilan dan perlindungan HAM di kawasan.
Menlu Sugiono menyerukan pentingnya penguatan kelembagaan AICHR dan penguatan kerja sama regional agar nilai-nilai HAM berjalan seiring dengan pembangunan.
"HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif," katanya.
Sementara itu, Wakil Indonesia di AICHR Anita A Wahid mengatakan kontribusi aktif Indonesia mencerminkan komitmen untuk membumikan prinsip-prinsip HAM di ASEAN.
AICHR sedang menyusun dua deklarasi baru terkait hak atas lingkungan yang sehat serta hak atas pembangunan dan perdamaian.
Dalam pertemuan tersebut, Laporan Tahunan AICHR 2025 secara resmi disampaikan untuk dicatat dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 (AMM ke-58).
AICHR dalam Laporan Tahunannya mencatat pelaksanaan 16 program selama periode Juli 2024-Juni 2025. Indonesia tercatat sebagai negara paling aktif, dengan enam kegiatan yang mencakup isu HAM sipil-politik, pembangunan, dan lingkungan hidup.
Baca juga: Menlu Sugiono hadiri pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir
Baca juga: RI sambut aksesi Tiongkok dan Timor Leste di zona bebas senjata nuklir
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
