Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan rencana gencatan senjata di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki “banyak celah.”
Kairo “sedang berkoordinasi dengan saudara-saudara kami di Qatar dan rekan-rekan kami di Turki untuk meyakinkan Hamas agar merespons secara positif terhadap rencana ini,” kata Abdelatty pada Kamis seperti dikutip saluran berita milik pemerintah Al-Qahera News saat berbicara di Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI) di Paris.
“Ada banyak celah (dalam rencana Trump) yang perlu ditutup,” tambahnya.
Menu Mesir itu mengatakan bahwa diskusi lebih lanjut masih dibutuhkan mengenai implementasi rencana tersebut, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan keamanan di Gaza selama masa transisi.
“Kami sangat berhati-hati dan sedang berbicara dengan Hamas untuk menilai reaksi mereka terhadap rencana ini,” kata menteri tersebut.
“Jika ada kemauan politik, saya yakin rencana Gaza ini dapat diimplementasikan di lapangan, tetapi itu membutuhkan partisipasi semua pihak,” lanjutnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika Hamas menolak rencana tersebut, situasi di kawasan akan menjadi “sangat sulit” dan berisiko menimbulkan eskalasi.
Mesir “tidak akan membiarkan pengusiran warga Gaza dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Secara terpisah, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan rencana gencatan senjata Trump memuat prinsip-prinsip yang selalu sejalan dengan posisi Mesir.
Madbouly menyampaikan bahwa prinsip-prinsip tersebut meliputi “tidak ada pengusiran warga Palestina, tidak ada aneksasi atas Gaza maupun Tepi Barat, perlunya gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, serta rekonstruksi Gaza.”
“Tantangannya terletak pada detail-detail dari rencana tersebut,” tambahnya dalam konferensi pers di Kairo.
Adapun pada 29 September, Gedung Putih merilis rencana rinci yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, diikuti dengan program rekonstruksi menyeluruh serta reorganisasi situasi politik dan keamanan di wilayah kantong tersebut.
Rencana tersebut bertujuan menjadikan Gaza sebagai zona bebas senjata dengan mekanisme pemerintahan transisi yang diawasi langsung oleh Trump melalui badan internasional baru yang ditugaskan memantau implementasinya.
Rencana untuk Gaza itu juga mencakup pembebasan semua tawanan Israel yang ditahan Hamas dalam waktu 72 jam setelah persetujuan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.
Dokumen tersebut menetapkan penghentian permusuhan, perlucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Gaza nantinya akan diperintah oleh otoritas teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Presiden AS.
Namun, rencana tersebut dibangun atas dasar kompromi yang tidak mengikat Israel, sementara kewajiban yang dikenakan kepada Hamas bersifat jelas dan ketat.
Rencana ini juga tidak menyertakan tenggat waktu spesifik untuk penarikan pasukan Israel dari Gaza maupun jadwal pengiriman bantuan kemanusiaan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Hamas segera tanggapi usulan rencana damai Gaza oleh Trump
Baca juga: Isi 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan Trump
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
