Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak mengganggu penanganan bencana di tanah air.
"Fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Enggak ada yang terganggu," tutur Pratikno di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa.
Sekalipun ada efisiensi anggaran, dia menegaskan pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup, termasuk dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan dana siap pakai, lanjut Pratikno, pemerintah melalui BNPB tetap mampu melakukan penanganan serta merespons setiap kejadian bencana secara cepat.
"Itu sudah ada namanya dana siap pakai. Dana siap pakai, kalau diperlukan maka itu ada alokasi budget yang sudah dianggarkan," ujar dia.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran justru membuat anggaran yang tersedia lebih dioptimalkan untuk kepentingan publik, termasuk dalam penanganan bencana.
Baca juga: Ekonom: Pemangkasan anggaran PU jadi langkah rasional Presiden Prabowo
Baca juga: Nasaruddin Umar sisir anggaran Kemenag demi efisiensi
"Birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras untuk menyisir, melakukan efisiensi, bahwa kemudian setiap operasional cost, birokrasi kita kurangi, kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat," ucap dia.
Menanggapi potensi bencana akibat munculnya bibit siklon tropis di Samudera Hindia, Pratikno menyebut pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca.
"Sebagaimana kita tahu memang ada perubahan iklim itu nyata, dan harus kita antisipasi," katanya.
Mengantisipasi cuaca ekstrem, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, salah satunya dengan penetapan status tanggap darurat di beberapa daerah.
"Terakhir di Kalimantan Barat, saya berkunjung ke sana, bersama kepala BNPB," ujar dia.
Mitigasi bencana, ujar Pratikno, terus dimaksimalkan, baik melalui perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, maupun peningkatan kesiapsiagaan di level pemerintah daerah.
Pratikno mengungkapkan untuk jangka menengah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait perbaikan infrastruktur.
"Sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi, untuk mengurangi potensi risiko bencana," tutur dia.
Baca juga: Kepala BPH: Dampak efisiensi anggaran di BPH capai 66,21 persen
Baca juga: Kemenkeu batalkan penawaran beasiswa tahun 2025 imbas efisiensi
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
