Sumedang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus berbasis pada pemberdayaan, bukan sekadar distribusi bantuan sosial.
“Masyarakat kita didik untuk tidak menunggu bantuan sosial tetapi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk berdaya dan mandiri,” kata Muhaimin selepas memberikan paparan di Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Muhaimin menjelaskan, untuk mewujudkan efektivitas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, ada tiga kerangka kebijakan utama yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah.
Pertama, kata dia, adalah pengurangan pengeluaran masyarakat melalui ketersediaan fasilitas publik, infrastruktur, transportasi, dan pengurangan beban pajak.
“Sehingga kita harus buat hidup masyarakat bisa lebih murah dalam seluruh kegiatan,” katanya.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, terutama melalui pengembangan potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan.
“Dalam hal ini saya minta kepala daerah jangan hanya memberikan pelatihan, tapi pendampingan agar kapasitas masyarakat ini meningkat, UMKM tumbuh, kualitas produksinya tinggi,” kata dia.
Baca juga: Menko PM: SCM pemberdayaan berbasis komunitas hapus kemiskinan
Dia mengatakan untuk kerangka ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah. Ia meminta kepala daerah memetakan kawasan kumuh untuk segera melakukan intervensi berupa perbaikan infrastruktur dan perumahan.
“Kalau tidak bisa juga diperbaiki, maka bisa dipindahkan. Relokasi menjadi opsi untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan,” katanya.
Muhaimin juga menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya bersifat sementara, maksimal diberikan selama lima tahun. Hanya dua kelompok yang layak menerima bantuan dalam jangka panjang, yaitu lansia dan penyandang disabilitas.
“Selain dua kelompok itu, masyarakat harus kita dorong agar mandiri. Tidak lagi menunggu bantuan sosial, tapi menggunakan anggaran negara untuk menjadi lebih berdaya,” ujarnya.
Ia berharap paradigma baru ini bisa dijalankan secara konsisten di tingkat pusat dan daerah agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: Wamendagri: Sejumlah menteri beri materi dalam retret kepala daerah
Baca juga: Menko PMK minta kepala daerah bangun SDM unggul dan tangguh
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
