Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
"Pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan membangun kemandirian bangsa sehingga pembangunan yang kita tuju adalah memberikan solusi bagi terwujudnya ekonomi yang sejahtera, mandiri, dan berdiri di kaki sendiri," kata Menko Muhaimin Iskandar saat memberikan arahan secara daring dalam kegiatan UNESA International Community Development (ICD) 2026 melalui zoom meeting, di Jakarta, Kamis.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan bantuan, melainkan membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan agar mampu mandiri dan produktif.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pendidikan sebagai pintu masuk paling mendasar dalam memutus rantai kemiskinan.
Baca juga: Kemenko PM rumuskan penghapusan tunggakan JKN lindungi kaum rentan
"Pendidikan ini menjadi pintu masuk memutus mata rantai kemiskinan sehingga kita menyiapkan kualitas anak-anak kita untuk siap memasuki dunia yang semakin kompetitif ini," kata Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut, Menko PM menjelaskan bahwa paradigma pembangunan mutakhir menempatkan pemberdayaan sebagai pendekatan utama, di mana negara tidak lagi memonopoli pembangunan.
"Negara atau pemerintah harus mampu memberikan stimulan, mendukung, menggerakkan, dan memberikan selalu kekuatan untuk potensi-potensi yang ada itu tumbuh dan produktif di masyarakat," ujar Muhaimin Iskandar.
Pihaknya berharap UNESA International Community Development 2026 mampu melahirkan model-model pemberdayaan masyarakat yang aplikatif serta memperkuat jejaring kolaborasi berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Muhaimin Iskandar juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menuntaskan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal 5 persen pada 2029.
Baca juga: Menko PM tekankan peran strategis filantropi berdayakan masyarakat
Baca juga: Lewat ekraf masyarakat terdampak bencana bisa kembali berdaya
Baca juga: Pemerintah mulai lakukan pemulihan 2 juta lebih UMKM terdampak banjir
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
