Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp28,68 triliun dalam memperkuat sektor transportasi, konektivitas nasional dan pelayanan publik.
"Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun," kata Menhub dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis.
Selain realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada 2025, Dudy juga mengatakan realisasi pendapatan kementerian itu pada tahun yang sama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.
Pendapatan Kementerian Perhubungan pada 2025 tercatat mencapai 125,25 persen dari target atau sebesar Rp14,07 triliun, menunjukkan kinerja penerimaan negara yang dinilai cukup positif sepanjang tahun anggaran tersebut.
Meski demikian, Dudy tidak merinci lebih lanjut mengenai komponen realisasi penyerapan anggaran maupun sumber pendapatan kementerian, termasuk rincian program, kegiatan, dan pos penerimaan yang berkontribusi.
Dalam kesempatan itu, Menhub menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.
”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.
Karenanya ia berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya," katanya.
Ia juga mengatakan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hingga Semester I Tahun 2025 tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29 persen.
"Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit," katanya menjelaskan.
Dalam menghadapi pemeriksaan tahun 2026, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.
Dudy juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan itu, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI.
"Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” kata Dudy.
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas pemeriksaan ini.
Menurut Nyoman, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK. Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK dengan angka di atas 70 persen dan juga dengan pendalaman materi.
"Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh," kata Nyoman.
Nyoman menjelaskan, pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah cakupan pemeriksaan, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua.
Ia berharap melalui pemeriksaan itu sumbangsih Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
