Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing.
"Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah maju dalam memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan secara optimal," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut Menhub hal itu menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
"Kami berharap langkah ini dapat diikuti oleh daerah lain yang masih dalam tahap transisi,” ujar Menhub.
Dia menyampaikan bahwa pengambil alih layanan tersebut seiring dengan pengelolaan Teman Bus di beberapa kota yang beralih ke pemerintah provinsi setempat, terhitung per Januari 2025.
Dudy menyatakan bahwa pengalihan layanan Teman Bus kepada pemerintah daerah, merupakan bagian dari perencanaan awal program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS).
Pada program ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat stimulus dan dirancang untuk dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah daerah setelah lima tahun berjalan.
Adapun nota kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun, yakni sejak 2019 dan berakhir pada 2024.
Dengan berakhirnya kesepakatan ini, pengelolaan angkutan umum perkotaan di beberapa daerah resmi beralih ke pemerintah daerah setempat.
Sejumlah daerah telah berhasil mengambil alih layanan ini secara penuh, seperti Medan, Banjarmasin, dan Bandung, yang kini menyelenggarakan layanan angkutan perkotaan secara mandiri.
Selain itu, beberapa daerah lain, seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, juga telah memulai proses pengambilalihan secara bertahap.
Menurut Menhub, keberhasilan daerah dalam melanjutkan program ini tak lepas dari kesiapan anggaran serta komitmen daerah untuk menjadikan transportasi umum sebagai prioritas.
Ia melihat daerah-daerah yang sudah mengambil alih program ini memiliki dukungan fiskal yang kuat dan perencanaan yang matang. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp36,75 triliun dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar Rp15 triliun.
Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Medan yang telah menyiapkan anggaran untuk operasional transportasi umum secara berkelanjutan.
“Hal ini menunjukkan langkah pemerintah daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing, adalah bentuk komitmen mereka dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan dan pro kepada rakyat,” kata Menhub.
Kemudian Kemenhub juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kota/kabupaten di wilayah Sarbagita terkait kelanjutan program BTS di wilayah tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, disepakati bahwa pendanaan angkutan perkotaan di Bali akan dilakukan melalui skema sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, yakni dengan memanfaatkan dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai amanat PP 35 Tahun 2023, yaitu minimal 10 persen untuk membiayai peningkatan moda transportasi umum.
Sebagai asumsi perhitungan, berdasarkan data tahun 2023 bahwa jika Pemprov Bali dapat mengalokasikan setidaknya 5 persen dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2023, yaitu sekitar Rp150 miliar, angka ini cukup untuk membiayai kebutuhan anggaran BTS di kawasan Sarbagita yang rata-rata membutuhkan Rp85 miliar per tahun.
Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
"Keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa semakin nyaman menggunakan angkutan umum," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan meningkatkan kualitas layanan.
Ia menambahkan, dengan adanya peralihan pengelolaan itu, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih baik.
"Sehingga masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari," kata Menhub.
Untuk diketahui, Teman Bus adalah program pengembangan angkutan massal berbasis jalan yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan. Teman Bus merupakan singkatan dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman. Teman Bus beroperasi di berbagai kota di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banyumas, dan Surabaya.
Baca juga: Kemenhub: Pengelolaan Teman Bus DIY-Bali beralih ke pemda per Januari
Baca juga: Kolaborasi untuk revitalisasi transportasi Indonesia
Baca juga: Program BTS "Teman Bus" bisa hemat biaya transportasi hingga 70 persen
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
