Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tekanan bagi stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional. Dalam hitungan pekan, dua sinyal penting datang berturut-turut.
Pertama, tentang keputusan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menurunkan outlook Peringkat Kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan pada 4 Maret 2026.
Kedua, laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa APBN 2026, hingga akhir Februari telah mencatat defisit cukup tajam, mencapai Rp135,7 triliun. Kombinasi keduanya menciptakan atmosfer yang seolah menguji ketahanan kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Hanya saja, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan tekanan fiskal yang meningkat dapat membuat defisit mendekati 2,9 persen terhadap PDB.
Tekanan secara simultan antara revisi outlook kredit dan pelebaran defisit APBN ini tentunya juga membawa kompleksitas permasalahan terhadap ketahanan ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.
Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan investor dan stabilitas makro ekonomi tidak terganggu.
Sinyal pasar
Keputusan Fitch Ratings untuk merevisi outlook Indonesia menjadi negatif bukan berarti peringkat kredit Indonesia langsung turun. Peringkat BBB tetap dipertahankan karena Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat. Stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai menjadi faktor yang menopang rating tersebut.
Perubahan outlook menjadi negatif memberikan sinyal bahwa terdapat risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi prospek fiskal Indonesia ke depan.
Faktor-faktor lainnya yang juga disoroti adalah potensi kenaikan belanja sosial pemerintah serta masih terbatasnya kemampuan mobilisasi penerimaan negara.
Secara garis besar Fitch mengurai kekhawatiran mereka dalam tiga poros utama.
Pertama, sinyal bahwa pemerintah berencana meninjau Undang-Undang Keuangan Negara yang selama bertahun-tahun menjadi pagar kokoh untuk menjaga disiplin defisit maksimal 3 persen PDB. Revisi aturan ini, jika tidak dirancang dengan presisi, dapat dianggap pasar sebagai pelonggaran kerangka fiskal yang justru mengikis kepercayaan.
Baca juga: Moody’s pertahankan peringkat kredit RI, outlook turun jadi negatif
Baca juga: BI: Outlook negatif Fitch diyakini tak cerminkan pelemahan fundamental
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
