Jakarta (ANTARA) - Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam praktik keagamaannya, Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan organisasi Islam lainnya, terutama dalam hal hierarki keagamaan.
Salah satu perbedaan mencolok adalah tidak digunakannya gelar "Habib" di lingkungan Muhammadiyah. Gelar ini umumnya digunakan di kalangan tertentu dalam Islam untuk menunjukkan keturunan Nabi Muhammad, tetapi Muhammadiyah tidak mengadopsinya dalam struktur organisasinya.
Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor utama yang menjadi landasan prinsip Muhammadiyah. Organisasi ini menekankan kesetaraan dalam Islam dan menghindari pengultusan individu berdasarkan garis keturunan.
Selain itu, Muhammadiyah lebih berfokus pada keilmuan, amal usaha, dan dakwah berbasis rasionalitas serta dalil-dalil keislaman. Lantas, bagaimana penjelasan detailnya? Simak ulasannya berikut ini.
Baca juga: Muhammadiyah ajak utamakan tasamuh sikapi perbedaan penetapan Ramadhan
Prinsip egalitarianisme
Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah menekankan prinsip egalitarianisme dalam ajaran Islam. Organisasi ini menolak konsep "darah biru" atau status sosial yang didasarkan pada garis keturunan. Semua individu diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang etnis, budaya, atau nasab.
Pendekatan ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan dan amal ibadahnya, bukan oleh faktor keturunan. Dengan prinsip ini, Muhammadiyah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang berbasis keadilan serta kesetaraan.
Penolakan terhadap pengkultusan individu
Sejak awal berdiri, Muhammadiyah tidak memiliki tradisi mengkultuskan figur tertentu. Bahkan, KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi ini yang memiliki garis keturunan hingga Rasulullah SAW, tidak diberi gelar khusus seperti "Habib". Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menjadikan nasab sebagai faktor utama dalam menentukan status seseorang di dalam organisasi.
Sebaliknya, Muhammadiyah menilai individu berdasarkan ilmu, amal, dan kontribusinya terhadap umat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan dan perbuatannya, bukan oleh garis keturunan atau gelar kehormatan tertentu.
Baca juga: PP Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1446 H pada 1 Maret 2025
Fokus pada kapabilitas keilmuan
Di Muhammadiyah, seseorang yang ingin menjadi ulama atau pemimpin harus memiliki kapabilitas keilmuan yang mumpuni. Tradisi ini menekankan pentingnya pendidikan formal dalam bidang agama Islam sebagai dasar kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Gelar akademik seperti sarjana, master, atau doktor menjadi indikator utama kompetensi dalam organisasi ini. Pendekatan ini berbeda dengan beberapa tradisi lain yang mungkin memberikan penghormatan khusus berdasarkan garis keturunan, sementara Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada keilmuan dan prestasi individu.
Ketidakhadiran gelar "Habib" di Muhammadiyah bukan berarti organisasi ini tidak menghormati keturunan Rasulullah SAW. Sebaliknya, Muhammadiyah tetap menghargai mereka, tetapi tanpa memberikan perlakuan khusus berdasarkan nasab.
Prinsip yang dipegang teguh adalah bahwa penghormatan terhadap seseorang didasarkan pada ilmu, amal, dan kontribusinya bagi umat. Pendekatan ini juga menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip egalitarianisme dalam Islam.
Dengan menolak pengkultusan individu, organisasi ini lebih menitikberatkan pada kapabilitas keilmuan sebagai dasar penilaian. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang universal, inklusif, dan mengutamakan kesetaraan bagi semua umat.
Baca juga: Airlangga gelar zikir dan selawat bareng Habib Syech dan Gus Ali
Baca juga: Habib Lutfi peroleh gelar doktor honoris causa dari Unnes
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
