Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk mengakomodasi program strategis pemerintah, termasuk dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026, Kamis. Arahan tersebut disampaikan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dia membeberkan sejumlah program strategis pemerintah yang perlu didukung, seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan sekolah rakyat.
Program-program tersebut merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Ia mendorong Pemprov Malut untuk aktif mendukung program tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Misalnya, dalam mendukung swasembada pangan, Provinsi Malut dapat mengoptimalkan potensi tanah yang subur dan ketersediaan air yang memadai. Terlebih, daerah ini juga memiliki potensi sumber pangan hasil laut yang melimpah.
Dia meyakini potensi bahan pangan juga dimiliki oleh daerah lain. Karena itu, ia optimistis program strategis swasembada pangan dapat terwujud.
“Tinggal bagaimana membuat terobosan-terobosan kreatif, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten sendiri, kota, maupun provinsi ataupun juga dengan kolaborasi tingkat nasional,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Musrenbang penyusunan RKPD berperan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Forum tersebut membahas berbagai visi dan misi gubernur maupun bupati/wali kota, termasuk aspirasi DPRD, untuk diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Hal ini termasuk mewadahi berbagai program strategis nasional.
“Kalau dari pemerintah pusat yang kiranya dapat diakomodir, tentu program Astacita Bapak Presiden,” jelasnya.
Dia menegaskan soliditas semua pihak menjadi kunci penting dalam mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan. Kekompakan ini harus mengacu pada semangat bersama untuk memajukan masyarakat Provinsi Malut agar lebih sejahtera.
Aspek tersebut penting diperhatikan, di samping menjaga integritas, memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya kebocoran.
Oleh karena itu, Tito mengimbau agar semua perbedaan, baik politik, pandangan, suku, agama, dan lainnya, dapat dikesampingkan demi kepentingan masyarakat Malut.
“Kalau semuanya berpikir begitu, saya yakin semua yang dimusyawarahkan nanti akan dapat direalisasikan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyampaikan terima kasih atas berbagai arahan yang disampaikan Tito. Arahan tersebut akan diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama jajarannya.
Ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Malut untuk menyamakan master plan sekaligus program kerja untuk lima tahun mendatang.
“Sehingga program strategis nasional Astacita in line dengan program kami di provinsi dan program sepuluh kabupaten/kota,” pungkas Sherly.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Malut M. Iqbal Ruray, bupati dan wali kota se-Provinsi Malut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Malut, serta pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Mendagri: Maluku Utara perlu hidupkan sektor swasta demi PAD
Baca juga: Mendagri dorong TP PKK perluas kolaborasi dukung pemerintah
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
