Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis, untuk membahas dan mengevaluasi sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri memberikan penjelasan mengenai perhatian Kemendagri dan Komite I DPD terhadap beberapa isu, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Tito menegaskan bahwa proses DOB tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan daerah, tetapi juga kesiapan fiskal nasional.
"Permasalahan utama DOB adalah kesiapan anggaran. Untuk itu, kami menyarankan Komite I DPD RI berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan," ujar Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Rapat tersebut juga membahas soal evaluasi pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta aspirasi terkait penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
Selain itu, Mendagri dan Komite I DPD juga menyepakati perlunya penguatan program percepatan pembangunan Papua.
Baca juga: Mendagri: Pilkada langsung tak otomatis kepala daerahnya baik
Tito menjelaskan pemerintah wajib memastikan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi orang asli Papua, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.
Pemenuhan keenam SPM tersebut membutuhkan harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di wilayah Papua.
"Instrumen percepatan sudah dibentuk melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik Presiden. Komite ini akan mengoordinasikan dan menyelaraskan program pusat dan daerah," ujarnya.
Tito juga menyampaikan pada pekan depan, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kepala daerah se-Papua, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Pertemuan tersebut akan membahas capaian program, arahan kebijakan, dan langkah percepatan pembangunan.
"Presiden akan memberikan arahan langsung mengenai yang telah dilakukan oleh komite, mandat komite, dan percepatan pembangunan yang harus dilakukan," kata Tito.
Rapat kerja Mendagri dan Komite I DPD RI turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai, serta anggota Komite I lainnya.
Baca juga: Mendagri ingatkan operator transportasi patuhi ketentuan harga tiket
Baca juga: Mendagri instruksikan kepala daerah perkuat Damkar di wilayahnya
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
