Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas optimaslisasi kenaikan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Hari ini kami bertemu dan kami memohon arahan kepada Mendagri, bagaimana dengan tahapan-tahapan yang harus kami lakukan," kata Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat.
Eri menegaskan jajaran APEKSI akan terus melakukan efisiensi sehingga anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.
"Jadi alhamdulillah ya ada kenaikan Rp43 triliun karena kami disampaikan bagaimanapun kami harus melakukan hal-hal yang anggaran-anggaran yang harus tepat sasaran langsung ke masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan harus ada sikronisasi antara program prioritas nasional dan program-program pemerintah kota.
"Tadi Pak Mendagri menggarisbawahi bahwa harus ada akselerasi dan sinkronisasi antara program prioritas dan apa yang dijalankan oleh teman-teman di daerah begitu ya. Karena saat ini tengah terjadi proses penyesuaian-penyesuaian," ujarnya.
Sebagai catatan, Pemerintah dan DPR sepakat merevisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Salah satu perubahan terletak pada anggaran TKD.
TKD sepakat direvisi menjadi senilai Rp693 triliun dalam RAPBN, atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp650 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program pemerintah pusat di daerah akan terakselerasi secara signifikan pada tahun depan.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikatakan akan meningkat pesat seiring dengan bertambahnya alokasi anggaran.
Kemudian, program-program eksisting lainnya juga akan tetap berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Maka dari itu, kata Suahasil, program-program pemerintah pusat akan berperan menjadi komplemen untuk anggaran transfer ke daerah.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
