Menag pimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

"Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dari lubuk hati paling tulus, kami memanjatkan syukur ke hadirat-Mu karena pagi hari yang berbahagia ini kami bisa menyelenggarakan Sidang Bersama dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kami dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI," ucap dia saat memimpin doa dengan cara Islam itu.

Dalam doa yang mengawali agenda sidang itu, ia menyinggung penyelenggaraan sidang tahunan tersebut sebagai wujud syukur bangsa Indonesia dalam memaknai proklamasi kemerdekaan.

Ia juga mendoakan agar Tuhan senantiasa menambahkan kenikmatan dan kedamaian dalam hidup setiap elemen bangsa Indonesia.

"Kami mohon kiranya engkau menambah kenikmatan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air," ujar dia.

Baca juga: Komisi II: Indonesia perlu merdeka dalam ekonomi dan keadilan sosial

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".

Sebelumnya, anggota DPR RI Habiburokhman mengatakan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar berpidato mengenai program kerjanya, seperti Makan Bergizi Gratis hingga Sekolah Rakyat dalam pidato kenegaraan perdana di Sidang Tahunan MPR RI.

"Kalau Presiden Prabowo sih kemungkinan besar mengenai MBG, Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga lumbung pangan," ujarnya.

Selain itu, Ketua Komisi III DPR RI itu, mengatakan Presiden Prabowo akan berbicara mengenai pemberantasan korupsi.

"Kalau soal hukum, kami lihat bagaimana Presiden Prabowo mempraktikkan hukum tidak lagi dijadikan alat kekuasaan dan hukum tidak sekadar tajam ke lawan politik, tetapi benar-benar ditegakkan," katanya.