Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari Jalur Gaza, serta tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) menolak segala upaya untuk memindahkan secara paksa atau merelokasi rakyat Palestina dari tanah airnya.
Malaysia menyatakan pembunuhan, ancaman, penghancuran harta benda, dan pemindahan paksa rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel yang dilakukan secara sewenang-wenang merupakan tindakan keji yang menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
"Tindakan tersebut terus memperkuat pendudukan, memperluas permukiman ilegal Zionis secara sistematis, serta merampas tanah milik rakyat Palestina," demikian pernyataan Wisma Putra.
Malaysia menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian dari Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territory/OPT) dan menolak segala upaya untuk mengubah struktur demografi atau geografisnya. Malaysia juga menolak upaya pengusiran rakyat Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, melalui perluasan permukiman dan kekerasan pendatang ilegal.
Malaysia menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC), untuk mengambil tindakan konkret guna menghentikan pelanggaran ini dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dikenai tindakan serta melindungi rakyat Palestina.
Malaysia menegaskan dukungan penuh terhadap hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka serta untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Baca juga: Inggris, Prancis, Kanada tegaskan komitmen terhadap solusi dua negara
Baca juga: Yordania dukung deklarasi 12 negara batasi produk Israel
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
