Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih perlu memperjelas mekanisme pembagian royalti musik serta daftar lagu yang penggunaannya dikenai maupun bebas royalti.
"Duduk permasalahan adalah apakah semua orang yang menyanyikan lagu mengerti dengan sistem royalti? Apakah semua penyelenggara mengerti dengan sistem royalti ini? Jadi, memang untuk sistem royalti ini panjang untuk bisa dioptimalkan," kata Nailul kepada ANTARA, Kamis.
Menurut Nailul, saat ini pekerjaan rumah LMKN yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah memastikan pembagian royalti secara adil kepada semua yang terlibat dalam proses penciptaan sebuah karya musik.
Ia mengatakan bahwa penciptaan sebuah lagu melibatkan pencipta, komposer, dan pekerja seni yang lain.
"Mereka semua punya hak atas royalti yang dibayarkan masyarakat dan didistribusikan LMKN," katanya.
Baca juga: PHRI: Ketentuan tentang pembayaran royalti perlu diperjelas
Nailul mengemukakan bahwa selama ini perdebatan soal pembayaran royalti sering kali hanya melibatkan pencipta lagu dan penyanyi yang membawakan lagunya, padahal penerima hak atas royalti sebenarnya bukan hanya mereka.
Oleh karena itu, LMKN perlu memperjelas pembagian dan penyaluran royalti karya musik kepada semua yang terlibat dalam proses penciptaannya.
Nailul mengatakan bahwa LMKN juga harus memberi kejelasan kepada publik mengenai lagu yang bebas diputar serta lagu yang penggunaannya membutuhkan lisensi dan pembayaran royalti.
Lagu-lagu yang sudah menjadi milik umum, menurut dia, penggunaannya tidak perlu dikenai royalti.
"Apalagi akhir-akhir ini banyak musisi yang menggratiskan royalti untuk lagu-lagunya atau 'suara' yang sudah umum didengarkan," katanya.
Baca juga: Pemerintah fasilitasi dialog atasi polemik royalti musik
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan sebelumnya menyampaikan bahwa penerapan aturan mengenai pembayaran royalti musik merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan pelaku industri musik.
Dia juga mengemukakan perlunya perbaikan ketentuan dalam undang-undang mengenai hak cipta supaya sesuai dengan perkembangan zaman.
"Pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan serta melindungi pencipta dan para pelaku-pelaku seperti penyanyi dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Ekonom: Aturan royalti penggunaan lagu di tempat usaha harus jelas
Baca juga: Menkum: Jangan dahulukan jalur pidana dalam penanganan persoalan royalti
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
