Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, memprioritaskan perlindungan warga terdampak banjir dan longsor melalui penyediaan dua pos pengungsian terpusat yang menampung penduduk dari delapan kecamatan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pengungsian terpusat disiapkan untuk memastikan layanan dasar bagi warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Pos pengungsian terpusat berada di Nagari Baruah, Kecamatan Bukit Barisan, dengan luas lahan 2.560 meter persegi, serta di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, yang memiliki lahan 4.000 meter persegi.
Penanggung jawab BNPB di Kabupaten Lima Puluh Kota Rudi Supriyadi menjelaskan pemerintah daerah bersamaan melakukan pendataan pengungsi secara by name by address guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.
“Pendataan dilakukan hari ini untuk memastikan seluruh warga yang mengungsi terdata dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Bengkulu serahkan bantuan Rp1 miliar untuk Sumatera Barat
BNPB mencatat kerusakan akibat bencana meliputi 100 rumah rusak berat, 19 rusak sedang dan 61 rusak ringan. Selain itu, fasilitas pendidikan, ibadah, jembatan, irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian mengalami kerusakan.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan tahapan awal pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya tidak layak dihuni. Dokumen administrasi berupa surat keputusan (SK) lokasi dan SK penerima manfaat sedang dipersiapkan.
BNPB juga mengkonfirmasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memperpanjang status tanggap darurat sejak 9 - 15 Desember 2025 untuk memastikan layanan perlindungan bagi warga terdampak tetap berlanjut.
Baca juga: Tim Medis Unhas sasar wilayah terparah di Sumbar
Baca juga: Sejumlah layanan di RSUD Langsa Aceh mulai beroperasi usai bencana
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
