Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR Gandung Pardiman mengatakan penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perlu menjadi syarat mutlak dalam setiap investasi dan kegiatan operasional perusahaan pertambangan.
“Sudah waktunya ESG dijadikan instrumen wajib. Ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi menyangkut masa depan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola industri yang sehat,” ujar Gandung di Jakarta, Selasa.
Anggota komisi di DPR yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup serta investasi itu menilai masih banyak perusahaan yang menjalankan prinsip ESG hanya sebatas pelaporan administratif, tanpa integrasi dalam aktivitas di lapangan. Padahal, praktik yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang dan energi berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan publik.
Baca juga: Pemerintah tawarkan 60 blok migas baru hingga 2027
“Banyak laporan ESG yang bagus di atas kertas, tapi tidak mencerminkan kenyataan di lokasi tambang atau proyek energi. Ini yang harus dikoreksi,” ujarnya.
Gandung mendorong agar pemerintah mengaitkan kepatuhan ESG dengan insentif fiskal dan akses pembiayaan. Menurutnya, perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan seharusnya tidak diberikan fasilitas atau kemudahan.
“Kalau ingin menikmati insentif atau pembiayaan murah, ya harus patuh pada ESG. Negara tidak boleh kompromi dalam hal ini,” tegasnya.
Baca juga: Wamen ESDM buka kemungkinan Chevron kembali investasi di hulu migas RI
Dalam aspek pengawasan, ia mengusulkan penguatan sistem berbasis teknologi seperti pemantauan digital, penggunaan GIS (Geographic Information Syistem), dan drone monitoring untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.
Gandung juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan, Hidup, Kementerian Kehutanan, BIG dan pemerintahan daerah, agar pengawasan ESG berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah operasional industri.
“Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kita hanya akan mewariskan kerusakan. ESG adalah alat untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan,” kata legislator dapil DI Yogyakarta itu.
Baca juga: Anggota DPR: Diversifikasi impor BBM perkuat ketahan energi nasional
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
