Madinah (ANTARA) - Proses reunifikasi atau penyatuan kembali anggota jamaah calon haji yang terpisah dengan rombongannya mendapat apresiasi dari Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang memantau langsung di Madinah.
"Mereka (PPIH) berani mengambil keputusan penting, mencabut jamaah dari manifest dan memisahkan dari rombongan agar tetap bisa berangkat bersama pendampingnya. Ini langkah luar biasa," ujar Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Deka Kurniawan di Madinah, Selasa.
Potensi terpisahnya anggota jamaah dari rombongan ini imbas dari sistem distribusi yang diatur oleh delapan syarikah (perusahaan layanan haji), termasuk jamaah penyandang disabilitas dengan pendampingnya.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) langsung merespons dengan melakukan pendataan agar suami-istri hingga disabilitas/lansia-pendamping bisa dalam satu rombongan.
Baca juga: Tiga calon haji Aceh kloter ketiga batal berangkat karena sakit
Deka menyebut langkah ini bukan hanya teknis administratif, tapi wujud nyata dari empati dan kemanusiaan. Ia tak bisa membayangkan apabila peserta haji lansia diberangkatkan tanpa adanya pendamping, maka bisa terjadi hal yang tak diinginkan.
"Mereka (jamaah lansia) bisa mengalami pemicu kejiwaan yang memperparah kondisi mentalnya," kata Deka.
Sebelumnya, sistem distribusi keberangkatan oleh syarikah berpotensi menyebabkan jamaah terpisah dari keluarga atau pendamping medis.
Dalam beberapa kasus, peserta haji disabilitas dan lansia bahkan sempat diberangkatkan ke Makkah tanpa pendampingnya. Kata Deka, hal ini bisa menyebabkan kebingungan, linglung, bahkan laporan jamaah hilang.
Namun, setelah situasi ini dipahami secara menyeluruh, PPIH Madinah bersama Komnas Disabilitas segera melakukan pemetaan dan mitigasi.
Jamaah yang berisiko dikumpulkan di hotel transit, kemudian diberangkatkan secara mandiri dalam kelompok yang lebih terkendali, bersama pendamping atau keluarga.
"Ini tidak ada di SOP, tapi dilakukan karena ada rasa kemanusiaan," kata Deka.
Tim PPIH juga aktif melakukan pendataan lanjutan ke berbagai hotel untuk mengidentifikasi jamaah yang berpotensi mengalami masalah.
Para petugas turun langsung, menyisir kamar-kamar untuk menanyakan kondisi jamaah lansia, yang memiliki gangguan kognitif, maupun yang secara fisik memerlukan pendampingan ekstra.
"Kami briefing langsung para petugas di sektor lansia dan disabilitas agar memetakan kebutuhan pendamping. Kami tidak menunggu besok, sore ini harus dapat datanya agar bisa diantisipasi lebih awal," ujar Deka.
Komnas Disabilitas memandang kebijakan PPIH Madinah ini sebagai perubahan positif dibandingkan awal musim haji, ketika sistem syarikah belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Bahkan, Deka menilai layanan di Madinah saat ini mengalami peningkatan nyata dalam proses dan hasilnya, berkat inovasi di lapangan.
"Ini adalah kemajuan besar. Inisiatif petugas bukan hanya soal negosiasi, tapi juga perhatian personal. Seperti menenangkan, memberi makan, bahkan memijit jemaah yang stres. Ini belum banyak diketahui orang, tapi sangat berdampak," ujarnya.
Baca juga: 197 calon haji Parigi Moutong mulai masuk asrama transit Palu
Pewarta: Asep Firmansyah dan Teguh Priyanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
