Jakarta (ANTARA) - Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia mengingat kaitannya dengan isu kesehatan publik.
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Selasa, Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia, mengingat isu tersebut bukan hanya sekedar masalah untuk lingkungan tapi juga terkait kesehatan publik yang membutuhkan perhatian dari para pemangku kepentingan.
"Lebih dari itu kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat regulasi dan penegakan terkait baku mutu udara ambien dan emisi industri, serta melakukan pengetatan terhadap regulasi industri dan pembangkit listrik," ujar Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI pada Senin kemarin (19/5) yang dihadiri pula oleh KLH.
"Dengan regulasi yang lebih ketat dan dukungan political will, Indonesia berpeluang besar memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan pembangunan," tambah Novita.
Baca juga: Bicara Udara-Wamendagri bahas pendekatan lintas daerah atasi polusi
Dalam pertemuan yang membahas strategi peningkatan kualitas udara nasional dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, pihaknya juga menyoroti pentingnya transparansi data dan akses publik terhadap informasi kualitas udara, yang disertai penyampaian yang efektif dengan peringatan dini bagi kelompok rentan.
Hal itu, jelasnya, adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Bicara Udara juga menghadirkan perwakilan "Ekosistem Udara Bersih", perkumpulan organisasi yang mendorong udara bersih sebagai hak asasi dan tanggung jawab bersama yang merekomendasikan adopsi bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4, usulan yang disambut baik oleh KLH.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH Rasio Ridho Sani mengatakan polusi udara bersumber dari sejumlah sektor, dengan khusus di wilayah Jabodetabek sektor transportasi dan industri menjadi penyumbang terbesar penurunan kualitas udara.
"Kami terus menerus memperkuatnya sistem pemantauan kualitas udara ini, baik ambien maupun juga emisinya," kata Rasio Ridho dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Dia juga menekankan upaya KLH mempersiapkan Peraturan Presiden untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menutup rapat tersebut memastikan dukungan Komisi XII DPR agar pemerintah segera melakukan adopsi bahan bakar berstandar Euro 4 dalam rangka mengurangi emisi dari sektor transportasi.
Baca juga: KLH usulkan insentif kendaraan listrik percepatan pengendalian emisi
Baca juga: KLH targetkan cakupan alat pemantau kualitas udara hingga 2045
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
