Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo mendukung proses investigasi terhadap dugaan beredarnya beras oplosan yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah BUMD FS milik DKI Jakarta untuk mendorong praktik usaha yang baik.
"Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait," kata Francine di Jakarta, Senin.
Menurut dia, BUMD FS diduga mengoplos beras premium dengan beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium. Selain itu, FS diduga menjual beras dengan takaran kurang dari yang dicantumkan pada kemasan.
Francine mendukung semua proses investigasi yang tengah berjalan, baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
Dia juga mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah mengungkap kasus ini.
Dugaan kasus yang menimpa FS merupakan bagian dari temuan Kementerian Pertanian tentang adanya 212 dari 268 merek beras di Indonesia yang melanggar standar mutu, berat dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pelanggaran ini menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp99 triliun setiap tahun.
Francine menyebutkan langkah-langkah investigasi yang tengah dilakukan sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik. Hal itu juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluhan konsumen.
Baca juga: Kadis KPKP DKI angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan
Francine mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap dugaan pengoplosan beras.
Francine menyebutkan jika terbukti ada tindakan pengoplosan, hal ini sangat merugikan warga Jakarta yang telah membayar harga mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah banyak.
"Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah," kata dia.
Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak tegas dalam kasus ini karena jika terbukti, pengoplosan ini menunjukkan adanya masalah besar di dalam BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta dengan baik.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
