PBB (ANTARA) - Laporan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) menyebutkan bahwa menghapus kesenjangan digital gender saja dapat memberikan manfaat bagi 343,5 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
UN Women juga menegaskan bahwa menghapus kesenjangan digital gender dapat mengentaskan 30 juta perempuan dari kemiskinan per 2050, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) global sekitar 1,5 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.405) per 2030.
Dengan investasi, kesetaraan gender dapat tercapai, kata laporan bertajuk "Potret Gender" (Gender Snapshot) 2025 yang disusun oleh UN Women dan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.
Anak perempuan kini memiliki kemungkinan lebih besar daripada sebelumnya untuk menyelesaikan sekolah, dan angka kematian ibu melahirkan turun hampir 40 persen antara 2000 hingga 2023.
Laporan itu juga menunjukkan bahwa tingkat kekerasan oleh pasangan tercatat 2,5 kali lebih rendah di negara-negara yang menerapkan kebijakan komprehensif terhadap tindak kekerasan dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan perlindungan lemah.
Kepemimpinan perempuan dalam perundingan iklim meningkat dua kali lipat, dan dalam lima tahun terakhir, sebanyak 99 undang-undang baru atau yang direformasi telah melenyapkan diskriminasi, kata laporan itu.
"Jika kesetaraan gender diprioritaskan, masyarakat dan ekonomi akan maju. Investasi yang ditargetkan dalam kesetaraan gender memiliki kekuatan untuk mentransformasi masyarakat dan ekonomi," kata Direktur Eksekutif UN Women Sima Bahous.
Laporan UN Women itu juga menyebutkan bahwa pada saat yang sama, serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak perempuan, penyempitan ruang sipil, dan pemangkasan pendanaan untuk inisiatif kesetaraan gender mengancam berbagai pencapaian yang telah diraih dengan susah payah.
Jika tren saat ini terus berlanjut, dunia akan memasuki tahun 2030 dengan 351 juta perempuan dan anak perempuan masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Konflik juga semakin mematikan bagi perempuan dan anak perempuan, dengan 676 juta perempuan dan anak perempuan saat ini hidup di wilayah yang bisa dijangkau konflik mematikan, angka tertinggi sejak 1990-an.
Laporan itu juga menguraikan bahwa pada 2024, jumlah perempuan dewasa yang mengalami kerawanan pangan sedang atau parah lebih banyak 64 juta orang dibandingkan dengan laki-laki dewasa.
Saat para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri Sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA) dan memperingati 30 tahun Deklarasi dan Platform Beijing untuk Aksi (Beijing Declaration and Platform for Action) pada 22 September, Agenda Aksi Beijing+30 (Beijing+30 Action Agenda) memberikan arah yang jelas menuju hak, kesetaraan, dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan," ujar Bahous.
"Hanya tersisa lima tahun untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dengan target yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender bagi semua. Laporan Gender Snapshot 2025 menunjukkan bahwa kerugian dari kegagalan sangatlah besar, namun begitu juga manfaat dari tercapainya kesetaraan gender," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Li Junhua.
Laporan Gender Snapshot merupakan sumber data terkemuka di dunia terkait kesetaraan gender dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dengan mengumpulkan data dari 100 lebih sumber, laporan ini melacak kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG).
Edisi 2025 menunjukkan bahwa dengan sisa waktu lima tahun untuk mencapai SDG, dunia saat ini melenceng dari jalur untuk memenuhi setiap indikator di bawah SDG 5, yakni tujuan kesetaraan gender.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
