Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan harus dievaluasi dengan menyesuaikan kebutuhan industri.
"Harus dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill (kemampuan) yang sedang dicari," kata Justin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan ujung tombak untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.
Baca juga: PPKD Jaktim siapkan beragam inovasi untuk dukung program Pram-Doel
Dia tak ingin kurikulum atau modul pelatihan yang diberikan kepada peserta didik tidak memuat pembelajaran tentang keterampilan yang dibutuhkan saat ini.
"Kalau luput, maka semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar," kata dia.
Justin menambahkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara arah pendidikan dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta.
Apalagi, anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai sebesar Rp18,4 triliun di Tahun Anggaran 2025 sudah selayaknya kurikulum pendidikan tidak lagi konvensional.
Baca juga: Warga kolong Angke yang direlokasi difasilitasi pelatihan kerja
"Harus adaptif, sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta," ujarnya.
Justin pun optimistis bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam program peningkatan produktivitas dan partisipasi di pasar kerja untuk memperkuat roda perekonomian di Jakarta dapat segera terwujud.
Apalagi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 mencatat persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.
Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat yakni 6,75 persen, Banten 6,68 persen, Papua Barat Daya 6,48 persen, Papua 6,48 persen, dan Kepulauan Riau 6,39 persen.
Baca juga: Legislator dorong DKI gandeng perusahaan tekan pengangguran
Justin menambahkan, tingkat pengangguran terbuka masih jadi masalah. Banyak orang sulit mencari pekerjaan penyebabnya bisa jadi karena pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar atau industri yang ada.
Dia mengapresiasi Program "Job Fair" yang akan digelar Pemprov DKI di setiap kecamatan. Lalu, mendorong segera diwujudkan dalam 100 hari pertama gubernur-wagub DKI Jakarta menjabat.
"Harapannya, 'job fair' yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka," katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
