Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berasrama gratis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan serta membuka masa depan yang lebih cerah bagi rakyat kecil.
Pelaksanaan program Sekolah Rakyat diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan sedikitnya 53 dari total 200 Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran 2025/2026.
Sekolah Rakyat diselenggarakan secara berasrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dan seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin serta memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.
Calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mereka yang berada dalam desil 1 dan desil 2, terutama anak-anak putus sekolah, akan menjadi prioritas utama penerima manfaat program ini.
Baca juga: Apa itu Sekolah Rakyat? Program presiden untuk memutus kemiskinan
Kurikulum individual approach
Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat dibandingkan sekolah konvensional adalah penerapan kurikulum berbasis individual approach, atau pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran (multi entry) dan menyelesaikan pendidikan sesuai pencapaian belajar masing-masing (multi exit).
Kurikulum Sekolah Rakyat akan dibangun atas tiga pilar utama:
- Kurikulum karakter dan asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial.
- Kurikulum formal, yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
- Kurikulum pendidikan agama, yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk memperkuat aspek spiritual dan pembentukan karakter.
Rekrutmen guru dan syarat khusus
Pelaksanaan teknis Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sedangkan proses rekrutmen guru dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa prioritas utama rekrutmen guru adalah guru PNS, diikuti oleh PPPK dengan penempatan tetap, dan PPPK paruh waktu. Guru Sekolah Rakyat juga diharuskan memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar secara penuh waktu (full-time) di lingkungan berasrama.
Baca juga: Sekolah Rakyat Berasrama tahap dua ditargetkan tampung 10.600 siswa
Komitmen pemerintah untuk masa depan generasi miskin
Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk nyata dari keseriusan pemerintah dalam memberantas kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Dengan pendekatan yang personal, fasilitas penuh, serta integrasi antara pembelajaran akademik, karakter, dan agama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, yang kelak membawa perubahan positif bagi lingkungannya.
Program ini sekaligus menjadi wujud sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif, adaptif, dan berbasis keadilan sosial.
Baca juga: Mensos pastikan guru dan kepala Sekolah Rakyat segera terima SK baru
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
