Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil VP Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia (Transmart) Satria Hamid (SH) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama SH atau yang mewakili VP Corcom PT Trans Retail Indonesia,” ujar juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut Budi mengatakan KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni Kepala Departemen Legal PT Food Station TJ berinisial KDR atau yang mewakili, dan Direktur PT Indo Nufood Indonesia berinisial PNJ atau yang mewakili.
Untuk penyidikan kasus korupsi bansos COVID-19 tersebut, KPK pada Senin (4/8), memanggil direktur di PT Subur Jaya Gemilang berinisial AD dan aparatur sipil negara di Kementerian Sosial Robbin Saputra sebagai saksi.
KPK pada Selasa (5/8), memanggil tiga ASN di Kemensos sebagai saksi kasus tersebut, yakni Iskandar Zulkarnaen, Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Firmansyah, dan Kasubbag Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Linjamsos Kemensos Rizki Maulana.
Pada Rabu (6/8), KPK memanggil Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima Joedianto Soejonopoetro sebagai saksi.
Baca juga: KPK panggil direktur PT Indofood jadi saksi kasus bansos COVID-19
Sebelumnya, pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020.
Menurut KPK, modus dalam kasus tersebut adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut berdasarkan perhitungan awal mencapai Rp125 miliar.
Sementara itu, penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kemensos.
Pada kesempatan berbeda, Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI pada 27 Juni 2024, mempersilakan KPK untuk mengusut kasus tersebut.
Baca juga: KPK panggil tiga ASN Kemensos jadi saksi kasus bansos COVID-19
Baca juga: KPK dalami proses tersangka ikut pengadaan bansos presiden COVID-19
Baca juga: KPK usut harga barang yang disuplai untuk bansos presiden COVID-19
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
