Komunitas internasional khawatirkan kebijakan Trump di awal jabatannya

1 month ago 15

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (20/1), yang merupakan hari pertama masa jabatan kepresidenannya yang kedua, menandatangani sejumlah besar perintah eksekutif yang mencakup berbagai bidang, di antaranya keamanan perbatasan, imigrasi, energi, efisiensi pemerintah, pengampunan bagi para perusuh pada 6 Januari, penghentian sementara pemblokiran aplikasi TikTok, serta pembatalan 78 keputusan eksekutif di era pemerintahan Biden.

Dalam urusan internasional, Trump menandatangani perintah untuk menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris, mengganti nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika", serta menghentikan bantuan luar negeri selama 90 hari sembari menunggu peninjauan kembali.

Dampak global sudah terasa ketika Trump kembali ke Gedung Putih pada hari pertama masa jabatannya.

Menanggapi perubahan kebijakan AS yang drastis ini, komunitas internasional telah menyatakan kekhawatiran, rasa kecewa, dan bahkan kesiapannya untuk mengambil tindakan balasan.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Senin mengatakan bahwa negaranya "tidak perlu menundukkan kepala" kepada AS, dan mengimbau masyarakat untuk "tetap tenang."

"Kita adalah negara yang besar, negara dengan kekuatan budaya, dan masyarakat Meksiko merupakan masyarakat yang bekerja keras, jujur, bersaudara, suportif, dan memiliki banyak hal yang dapat dibanggakan ke seluruh dunia. Jadi, hubungan dengan AS haruslah hubungan yang setara," ujar presiden Meksiko itu dalam konferensi pers rutin yang digelar setiap pagi di National Palace di Mexico City.

Terkait ancaman Trump untuk mulai mendeportasi secara massal para migran tak berdokumen, Sheinbaum meluncurkan sebuah program yang disebut "Meksiko merangkul Anda" (Mexico embraces you). Program ini bertujuan untuk menawarkan bantuan dan orientasi kepada para migran yang dideportasi.

"Warga Meksiko sangat penting bagi perekonomian di AS dan pemerintahan Trump mengetahui hal itu. Jika terjadi deportasi, yang merupakan tindakan sepihak dari mereka (AS), di samping membela mereka (migran) di AS melalui jaringan konsuler dan dukungan pengacara serta skema lainnya, ketika mereka tiba di Meksiko juga tersedia program yang komprehensif," ujarnya.

Presiden AS Donald Trump (tampak di layar) menghadiri parade kepresidenan di Capital One Arena di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 20 Januari 2025. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Program tersebut menetapkan protokol di perlintasan perbatasan dan bandara untuk menerima mereka yang direpatriasi, termasuk menawarkan "akses ke Lembaga Jaminan Sosial Meksiko, pekerjaan, transportasi, sehingga mereka dapat pergi ke tempat asal mereka, dan memberikan sedikit bantuan awal" jika mereka tiba tanpa uang, katanya.

Sekitar 38,4 juta orang keturunan Meksiko bermukim di AS, termasuk 11,5 juta generasi pertama warga Amerika keturunan Meksiko, dengan 4,8 juta di antaranya tidak memiliki dokumen, menurut data resmi.

Mengenai keluarnya AS dari Perjanjian Paris, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dalam akun media sosial X-nya bahwa, "Semua benua harus berurusan dengan beban perubahan iklim yang terus meningkat. Dampaknya tidak mungkin dapat diabaikan."

"Perjanjian Paris terus menjadi harapan terbaik umat manusia. Eropa akan tetap berada di jalurnya. Dan kami akan terus bekerja sama dengan semua negara yang ingin menghentikan pemanasan global," ujarnya.

Seorang juru bicara (jubir) Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada AS untuk tetap menjadi pemimpin dalam isu-isu lingkungan global setelah Trump mengumumkan pengunduran diri dari Perjanjian Iklim Paris.

"Perjanjian Paris diadopsi oleh semua negara di dunia pada 2015 karena mereka menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan peluang besar yang dihasilkan dari aksi iklim," ujar jubir itu dalam sebuah pernyataan tertulis.

"Sepuluh tahun terakhir ini merupakan periode yang terpanas dalam sejarah. Los Angeles menjadi contoh terbaru untuk melihat bagaimana bencana yang berdampak pada manusia, lingkungan, dan ekonomi sedang terjadi. (Meskipun) upaya kolektif di bawah Perjanjian Paris telah membuat perubahan positif, tetapi kita harus melangkah lebih jauh dan lebih cepat secara bersama-sama," papar pernyataan tersebut, mendesak para pemimpin dunia untuk memanfaatkan peluang di dekade krusial ini guna melakukan aksi iklim.

Terlepas dari penarikan diri AS, sekjen PBB itu "tetap yakin bahwa kota, negara bagian, dan bisnis di AS -- bersama dengan negara-negara lain -- akan terus menunjukkan visi dan kepemimpinan" dengan berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan tangguh yang akan menciptakan lapangan kerja dan pasar yang berkualitas, menurut pernyataan tersebut.

"Sangatlah penting bagi AS untuk tetap menjadi pemimpin dalam isu-isu lingkungan," tegas pernyataan itu.

Pemerintahan Trump yang pertama secara resmi membuat AS, salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, keluar dari perjanjian iklim Paris pada November 2020. Hal ini menjadi pukulan besar bagi upaya internasional dalam memerangi krisis iklim.

Joe Biden, yang menggantikan Trump menjadi presiden AS ke-46 pada 2021, menandatangani sebuah perintah eksekutif pada 20 Januari 2021, yang merupakan hari pertamanya menjabat, untuk memasukkan kembali AS ke dalam kesepakatan iklim Paris.

Ketika Trump dilantik pada Senin, puluhan aksi unjuk rasa anti-Trump digelar di berbagai penjuru AS.

Petugas kepolisian memeriksa kendaraan di dekat Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 18 Januari 2025. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Di Washington DC, ratusan pengunjuk rasa menerjang suhu yang sangat dingin untuk menggelar aksi unjuk rasa di Malcolm X Park di sebelah barat laut kota itu saat Trump dilantik menjadi presiden, kemudian berpindah ke Dupont Circle pada Senin sore waktu setempat.

Selama aksi tersebut, mereka meneriakkan penentangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "agenda miliarder Trump".

"Banyak orang yang merasa takut hari ini dan merasa ingin menyerah. Oleh karena itu, banyak dari kami berada di sini hari ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada organisasi lain yang melakukan hal-hal yang dapat mereka ikuti, dan mereka tidak sendirian dalam merasakan apa yang mereka rasakan," ujar salah satu peserta unjuk rasa kepada FOX 5.

Di pusat kota Chicago, ribuan pengunjuk rasa bergerak menuju Trump Tower pada Senin, sembari membawa papan bertuliskan "Hentikan agenda Trump", "Bebaskan Palestina Sekarang Juga", "Biarkan keluarga imigran tetap bersama", dan lainnya.

Sementara itu di Manhattan, New York City, ribuan orang berunjuk rasa di sepanjang Sixth Avenue, menuntut kebebasan Palestina, menyerukan perlindungan terhadap keluarga imigran, dan memberikan penghormatan kepada Martin Luther King Jr.

Sekitar 80 kota di seluruh AS melaporkan aksi protes anti-Trump saat pelantikannya pada Senin, menurut outlet media KSHB yang berafiliasi dengan NBC.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |