Jakarta (ANTARA) - Komite I DPD RI memberikan apresiasi kepada panitia seleksi nasional melalui BKN atas upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN melalui kebijakan pengangkatan menjadi calon aparatur negeri sipil, baik sebagai calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui seleksi CASN Tahun 2024.
Hal itu disampaikan DPD RI kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif dalam Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/2).
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Zudan menyebutkan dari total alokasi formasi untuk CPNS sebesar 246.390, sebanyak 178.430 formasi telah terisi setelah peserta dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
"Dengan kata lain, tingkat keterisian formasi CPNS mencapai 72,42 persen," ujar Zudan.
Sementara dari total formasi yang dialokasikan untuk seleksi PPPK 2024 sebanyak 1.006.153 formasi, jumlah pelamar yang memenuhi syarat seleksi mencapai 1.357.205 orang.
Dari jumlah tersebut, 676.482 pelamar dinyatakan lulus sebagai PPPK, sementara 329.671 formasi masih tersedia dan akan diperebutkan dalam Seleksi PPPK Tahap II yang sedang berlangsung.
Selain itu, Zudan menyampaikan sebagai langkah lanjutan, bagi 680.723 pelamar yang belum lulus pada Seleksi PPPK Tahap I, pemerintah telah menyiapkan formasi PPPK paruh waktu sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan.
Mengenai kebutuhan ASN, Zudan mengungkapkan pengadaan CASN tahun 2024 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN, terutama keterkaitannya dengan ASN yang akan memasuki usia pensiun.
Terhitung data BKN per 31 Desember 2024 menunjukkan total ASN berjumlah 4.734.041 orang pegawai yang terdiri atas PNS dan PPPK. Dari angka total tersebut, diproyeksikan sebanyak 961.619 pegawai ASN akan memasuki masa pensiun dalam kurun periode 2025–2030.
"Oleh karena itu, pengadaan CASN tahun 2024 sebelumnya bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai ASN secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat," jelas Zudan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
