Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dibawa ke Rapat Paripurna yang akan digelar pada Kamis (2/10) besok.
Adapun besok rencananya Rapat Paripurna akan beragendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Menurut dia, pengesahan RUU Kepariwisataan dalam waktu dekat merupakan hal penting agar Komisi VII DPR bisa segera membahas RUU lainnya di masa sidang selanjutnya.
"Insya Allah, RUU Kepariwisataan segera disahkan di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan," kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, RUU Kepariwisataan telah tuntas di tingkat I setelah disetujui oleh anggota dan fraksi partai politik yang ada di Komisi VII DPR RI.
Dia menjelaskan ada sejumlah substansi penting di dalam RUU Kepariwisataan mulai dari kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana induk pengembangan pariwisata sebelum mengambil kebijakan, penguatan promosi wisata melalui kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi kompetensi, hingga dukungan pendanaan dan fasilitas dari pemerintah pusat telah rampung dibahas.
“RUU ini juga menegaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta perlindungan hukum bagi investor dengan kepastian perizinan yang sesuai tata ruang,” kata dia.
Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan, dia berharap pengesahan UU Kepariwisataan itu akan menciptakan keberpihakan anggaran agar sektor pariwisata mendapat perhatian yang lebih besar, sejalan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Lewat UU Kepariwisataan yang baru kita berharap pariwisata ke depan akan menghadirkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial, selain itu inovasi berbasis teknologi sangat penting agar pariwisata Indonesia mampu bersaing di era global,” kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
