Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menekan terjadi praktik korupsi di institusi pelat merah hingga organisasi pemerintahan.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya.
"Ada catatan bahwa beliau mengetahui bahwa tentunya di eselon-eselon BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), ada korupsi yang seringkali terjadi dan itu kenapa efisiensi BUMN dilakukan karena justru untuk mengurangi celah untuk terjadinya korupsi," kata Saraswati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia lantas berkata, "Jadi kami apresiasi itu dan kami harus dukung dan tentunya dengan merealokasikan anggaran tersebut."
Meski demikian, dia menekankan bahwa efisiensi tersebut tidak melulu diartikan sebagai pemangkasan anggaran, melainkan anggaran tersebut direalokasi kepada pos-pos lain untuk menjalankan program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.
Terutama, kata dia, program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengimplementasikan visi-misi Astacita.
"Apakah itu dengan Koperasi Merah Putih, apakah itu dengan Sekolah Rakyat, apakah itu dengan program Makan Bergizi Gratis, dan seterusnya, dan ini yang harus kita dukung," tuturnya.
Untuk itu, dia mengatakan akan mencermati Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.
"Jadi ini akan sangat menarik untuk mendengarkan nota keuangan dan juga laporan yang berkaitan dengan anggaran karena tentunya banyak yang tadi bersinggungan dengan anggaran kita," katanya.
Hal tersebut, lanjut dia, untuk mengevaluasi dan memastikan kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden.
Dia pun mengapresiasi pula pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya yang dinilainya sangat komprehensif.
"Dan kita mengapresiasi hal tersebut, bahkan istilahnya hal-hal yang kaitannya bukan dengan eksekutif juga beliau laporkan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung besarnya tantangan pemerintah memberantas praktik korupsi dan perilaku korup yang menjangkiti, mulai dari para eselon dan birokrat-birokrat di institusi pemerintahan hingga pejabat-pejabat badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Presiden Prabowo, korupsi merupakan hal yang tidak baik, tetapi fakta bahwa ada pejabat-pejabat yang korup harus berani diakui sebagai suatu tantangan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih.
"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
