Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan atau reformasi total faktor keselamatan dan keamanan (safety and security) wisatawan di seluruh destinasi wisata di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyusul berbagai kejadian kecelakaan yang dialami oleh para wisatawan sepanjang tahun 2025.
"Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Harus ada perbaikan yang serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security atau faktor 'S' sebagai yang utama setelah aksesibilitas, amenitas, atraksi atau 3A+S. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Sejumlah tragedi kecelakaan terjadi sepanjang tahun 2025 yang menyebabkan jatuhnya korban wisatawan, di antaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, dekat Komodo National Park, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 26 Desember 2025 yang menyebabkan empat wisatawan asal Spanyol tewas.
Kemudian, meninggalnya wisatawan asal Australia saat melakukan scuba diving di Segara Beach, Tulamben, Bali pada 30 Desember 2025). Sebelumnya, tragedi juga dialami wisatawan asal Brasil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok, NTB yang tewas setelah tergelincir dan jatuh ke jurang curam.
Termasuk, kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 yang menyebabkan 17 orang tewas dan puluhan hilang serta tenggelamnya dua wisatawan di kawasan Pasir Putih, TWA Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandaran pada 25 Desember 2025.
Kemudian, tenggelamnya seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat pada 27 Desember 2025 dan banyak peristiwa lainnya di objek wisata.
Menurutnya, menjamin keselamatan wisatawan, pekerja pariwisata dan masyarakat lokal harusnya sejajar dengan upaya keras pemerintah untuk mengejar lebih banyak kunjungan wisatawan, meningkatkan length of stay, dan memperbesar pengeluaran wisatawan di destinasi wisata.
Indonesia merupakan negara kaya wisata maritim dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, dan negara cincin api karena posisinya di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia dengan ratusan gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan harusnya menjadi prioritas, termasuk transportasi darat dan udara.
"Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa," tutur Evita.
Ia mengharapkan Kementerian Pariwisata bisa mengambil inisiatif baru untuk melakukan reformasi total sisi keselamatan dan keamanan pariwisata Indonesia dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Basarnas, Polri, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, pemda serta asosiasi meliputi reformasi regulasi, koordinasi, kelembagaan, operasional dan penegakan hukum dengan menyentuh semua aspek termasuk kelemahan yang ada.
Reformasi tersebut, di antaranya perlunya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata termasuk dalam konteks respons cepat ketika terjadi peristiwa dengan pengerahan sumber daya, sertifikasi wajib bagi operator, sistem early warning system, dan koordinasi.
Menurut Evita, untuk mencegah wilayah "abu-abu" mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa, dapat dibentuk desk khusus atau organ yang sifatnya koordinatif. Desk itu nantinya juga bertanggung jawab di destinasi wisata dari hari ke hari secara langsung untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan standar atau SOP yang sudah dibuat tanpa mengurangi tugas dan fungsi lembaga yang sudah ada.
"Bagaimanapun harus ada yang leading yang menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya yang kita miliki secara cepat. Karena di kita itu semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing. Yang lemahnya itu pelaksanaan di lapangan, siapa yang mengawasi dari hari ke hari, siapa yang menjalankannya, termasuk preemtif dan preventif," ujarnya.
Ia melanjutkan "Ini perlu didiskusikan lagi, kita harus bongkar sisi lemahnya. Apakah syahbandar, penjaga pantai, petugas taman nasional atau lainnya sudah benar-benar menjalankan tugasnya dan lainnya."
Dari sisi wisatawan, Evita juga mengharapkan munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan wisata dengan bersikap kritis terhadap prosedur dan penanganan keselamatan yang ditemuinya di lapangan.
"Harus kritis, wisatawan kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut," tuturnya.
Baca juga: Komisi VII DPR minta Kemenpar geser fokus pariwisata ke aspek kualitas
Baca juga: Menpar sebut wisatawan Nusantara sebagai kekuatan pariwisata Indonesia
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
