Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi juga sudah sangat baik, demikian juga dengan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, kita harus bersinergi semua,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara, di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan KKP telah menggandeng berbagai pihak, di antaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas PUPR, PLN, Kejaksaan Tinggi, Satreskrim, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan produksi, kualitas, serta kemandirian garam nasional menuju swasembada garam nasional.
"Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, kami juga sudah mintakan pendampingan kepada Kejaksaan untuk pendampingan program-program prioritas KKP," ujarnya.
Koswara menambahkan, pihaknya juga sudah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama, di antaranya dengan BPN NTT dan PLN untuk kelancaran program tersebut.
Menurutnya, kolaborasi pengembangan garam tersebut sangat penting mengingat garam bukan hanya komoditas strategis, tetapi bagian penting dari ketahanan pangan dan industri nasional.
KKP mendorong industrialisasi sektor pergaraman berbasis kawasan untuk efisiensi rantai pasok, peningkatan kesejahteraan petambak, serta nilai tambah produk garam.
Kawasan K-SIGN akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027, dengan total luas lahan ±13.000 hektare yang terbagi dalam 10 zona produksi.
Setiap zona akan dilengkapi fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung seperti dermaga distribusi dan jalan produksi. Pengembangan tahap pertama akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Dalam jangka panjang, keberadaan K-SIGN di Rote Ndao diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri turunan, seperti garam konsumsi, aneka pangan, dan industri kimia. Peningkatan pendapatan daerah dan devisa negara juga menjadi dampak ekonomi signifikan dari proyek ini.
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita menambahkan, percepatan pembangunan kawasan tersebut turut didukung mekanisasi panen, penyediaan washing plant, laboratorium kualitas, hingga optimalisasi kualitas air laut.
Pihaknya menargetkan kadar NaCl garam yang dihasilkan mencapai lebih dari 97 persen agar memenuhi standar industri.
Selain aspek teknis, KKP juga telah merancang skema kelembagaan dan kemitraan bisnis garam untuk memastikan keberlanjutan usaha.
PT Garam, BUMD, dan koperasi lokal akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan secara profesional dan akuntabel. KKP bersama BPN dan PLN juga tengah menyiapkan legalitas lahan dan infrastruktur dasar.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan sektor kelautan yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," ujarnya lagi.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan komitmen penuh dalam mendukung realisasi pembangunan K-SIGN.
Menurut Paulus, pengembangan K-SIGN juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal. Ribuan tenaga kerja diproyeksikan terserap dari berbagai lapisan, mulai dari petambak, tenaga produksi, buruh angkut, hingga pengelolaan pasca-panen.
"Rote Ndao memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung produksi garam. Kami siap berkontribusi menjadikan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing," kata Paulus.
Baca juga: K-SIGN Rote Ndao buka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang
Baca juga: Pengamat: K-SIGN Rote Ndao solusi akhiri impor garam nasional
Baca juga: Rote Ndao siap jadi Sentra Industri Garam Nasional, akhiri impor
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
