Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pertemuan tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 dan 573 untuk membahas langkah strategis pengelolaan perikanan nasional secara berkelanjutan.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abd Raup menjelaskan pertemuan ini merupakan sidang tahunan yang digelar rutin dengan melibatkan dua wilayah, yakni WPPNRI 572 untuk barat Sumatra dan WPPNRI 573 untuk selatan Jawa.
“Dua WPP ini kami kumpulkan seluruh dinas-dinasnya. Sebelumnya sudah ada pertemuan untuk membahas hasil penelitian, dan hari ini juga sekaligus membahas kuota untuk tiap provinsi yang berada di WPP 572 dan 573,” katanya di Bandung, Rabu.
Ia menjelaskan forum ini untuk meninjau capaian pengelolaan sepanjang tahun, memperbarui rencana aksi, serta menyepakati rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan pada tahun mendatang.
Dia menyebut tiga tujuan utama dari forum tersebut, yakni memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset, menetapkan pembagian kuota terutama pada komoditas ikan tuna bagi tiap provinsi serta menyusun rencana aksi lembaga untuk satu tahun ke depan.
“Tujuan forum ini memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset serta menetapkan pembagian kuota tuna untuk masing-masing provinsi, terutama nelayan lokal,” katanya.
Baca juga: KKP perkuat kesejahteraan nelayan RI lewat RAN Perikanan Skala Kecil
Syahril menjelaskan pembatasan tangkapan, termasuk untuk komoditas tuna, dilakukan sepenuhnya melalui sistem kuota guna mencegah eksploitasi berlebihan.
Dia menjelaskan upaya ini penting karena tuna merupakan spesies bermigrasi jauh yang membutuhkan pengelolaan bersama lintas negara.
“Kalau tidak dibatasi, tangkapan bisa berlebihan, stok menurun, dan bisa habis. Yang rugi adalah nelayannya sendiri. Karena itu ikan ini harus dijaga,” ujarnya.
Direktur Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia Hirmen Syofyanto mengatakan forum pengelola WPP menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan berbasis sains diterapkan hingga tingkat pelaksanaan daerah.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan mitra teknis adalah kunci ketahanan pangan laut di masa depan. Dengan menjaga stok tetap melimpah dan memperkuat tata kelola,“ ujarnya.
Ke depan, MSC akan memperkuat dukungan teknis untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
Ia mengatakan MSC juga akan mendukung pelaksanaan Pertemuan Tahunan UPP WPPNRI 712 yang dijadwalkan berlangsung pada 21–24 Desember 2025, sebagai bagian dari penguatan tata kelola perikanan nasional di berbagai wilayah.
Baca juga: KKP targetkan potensi transaksi 8 juta dolar AS pada FIE 2025 di Paris
Baca juga: KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029
Baca juga: KKP resmikan Ipmapheri, perkuat mutu dan akses pasar hasil perikanan
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
