Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, bukan menjadi pemecah persatuan.
"Kita semua berharap, apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat, tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama," kata Puan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Puan menyebut kritik bisa saja keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.
"Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.
Puan mengatakan kritik bisa hadir dalam berbagai bentuk, bisa berupa kalimat singkat, seperti "kabur aja dulu", sindiran tajam "Indonesia Gelap", lelucon politik "negara Konoha", hingga simbol-simbol baru seperti bendera "One Piece", dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa di era mereka sendiri.
Baca juga: Ketua DPR: Kritik rakyat kini hadir dalam berbagai bentuk kreatif
Bagi para pemegang kekuasaan, kata Puan, semua suara rakyat bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan.
"Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," tuturnya.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Baca juga: Puan: Cita-cita kita bukan demokrasi campur tangan dan buah tangan
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal MPR, pada Kamis pagi di Ruang Sidang Paripurna telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 Ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga Negara yang akan disampaikan Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani sambil mengetuk palu sidang.
Baca juga: Ketua DPR: Partai politik adalah institusi perjuangan
Baca juga: Puan wakilkan Megawati dalam Sidang Tahunan MPR
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
