Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang memperjuangkan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat guna mendorong percepatan pembangunan daerah kepulauan tersebut.
Menurutnya, DPD RI memahami betul daerah kepulauan memerlukan perhatian, baik dari sisi infrastruktur, konektivitas, maupun layanan publik. Pendekatan khusus memang dibutuhkan bagi provinsi dengan karakteristik wilayah seperti Kepri.
"Oleh karena itu, kami akan terus mengawal aspirasi dari Kepri agar mendapatkan porsi yang adil dalam kebijakan nasional,” kata Sultan Najamudin saat mengunjungi Gedung Daerah Tanjungpinang, Kepri, Senin.
Dalam kesempatan itu, ia juga optimistis terhadap arah pembangunan di Provinsi Kepri yang disebutnya sebagai “Pintu Emas” Indonesia.
Dia mengatakan bahwa Kepri memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat strategis. Kepri merupakan wilayah kepulauan yang kaya sumber daya dan memiliki posisi geografis sangat penting di kawasan Asia Tenggara.
"Kepri bukan hanya penting bagi Sumatera, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan pertahanan maritim,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan 96 persen wilayah Kepri terdiri dari lautan dan hanya empat persen berupa daratan. Kepri terdiri dari tujuh kabupaten/kota dengan 2.408 pulau, sebanyak 394 pulau berpenghuni, termasuk 22 pulau yang berada di wilayah perbatasan.
Hal ini menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan hampir seluruh negara ASEAN.
Kepri juga disebut sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia, karena berada di jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka dan berada pada ALKI I, yang setiap tahunnya dilintasi oleh 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer.
"Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar yang terus kami kelola secara optimal,” kata Ansar.
Selain potensi geografis, kata Ansar, Kepri pum memiliki potensi besar dalam sektor investasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.
Beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah berkembang antara lain KEK Galang Batang, KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, serta KEK Pulau Nipah.
Selain itu, ditambah lagi dengan keberadaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPPB) di Batam, Bintan dan Karimun, serta 21 kawasan industri tersebar di wilayah tersebut.
Sedangkan di sektor pariwisata, Kepri menduduki peringkat ketiga nasional sebagai daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak setelah DKI Jakarta dan Bali.
Sementara untuk sektor kelautan dan perikanan, Kepri memiliki potensi perikanan budidaya dengan total produksi 27.436 ton dan potensi tangkapan laut mencapai 1,3 juta ton terdiri dari berbagai komoditas unggulan seperti cumi-cumi, ikan demersal, ikan pelagis, kepiting, lobster, rajungan, dan udang.
“Alhamdulillah, berkat letak yang strategis dan upaya pembangunan yang berkelanjutan, berbagai indikator pembangunan Kepri menunjukkan tren positif,” kata Ansar di depan Ketua DPD RI.
Ansar pun berharap DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi pengesahan RUU Daerah Kepulauan di tingkat pusat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan perbatasan, khususnya di Kepri.
Pewarta: Ogen
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
